Pemerintah disarankan tetapkan batas harga jual masker

Pemerintah disarankan tetapkan batas harga jual masker

Petugas kesehatan memakai masker dan kacamata pelindung untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, Sabtu (21/3/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp/aa. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Pemerintah juga harus memastikan distribusi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat merata ke berbagai daerah.
Jakarta (ANTARA) - Ahli kebencanaan menyarankan pemerintah untuk secara tegas meredam kenaikan harga masker dan barang lain yang digunakan sebagai pencegahan COVID-19 dengan menetapkan batasan harga jual.

"Pemerintah memberikan imbauan tidak boleh menaikan harga baik dari level pabrik, distributor, grosir, dan ritel sampai batas tertentu. Artinya tidak boleh menjual melebihi batas tertentu," kata Wakil Sekjen Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Dicky Pelupessy, M.DS., Ph.D pada konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Minggu.

Dicky melanjutkan peraturan mengenai pembatasan harga jual tersebut harus diikuti dengan sanksi tegas oleh pemerintah di level pabrik, distributor, grosir, atau ritel yang melanggar.

"Saran saya, tindak tegas apabila ada oknum yang curang menimbun barang yang bisa memicu kenaikan harga," kata dia.

Pemerintah juga disarankan untuk memberikan imbauan mengenai pembatasan pembelian suatu barang bagi masyarakat. Secara bersamaan, pemerintah juga perlu memastikan dan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat bahwa pasokan dan rantai pasokan barang aman.

Baca juga: Presiden minta dukungan seluruh pihak hadapi tantangan ekonomi

Pemerintah juga harus memastikan kepada para pelaku usaha agar distribusi pasokan barang-barang yang dibutuhkan merata ke berbagai daerah.

Dia menyarankan pemerintah untuk memberikan informasi yang transparan dan ajek atau tidak berubah-ubah terkait ketersediaan pasokan dan harga barang untuk mengatasi "panic buying" yang dilakukan masyarakat.

Selain memberikan informasi yang transparan, pemerintah juga diminta untuk bisa mencegah berita yang tidak benar, berita bohong, atau hoaks yang bisa memancing kepanikan publik.

Dicky yang merupakan dosek di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menyarankan agar pemerintah menginisiasi atau mengoordinasi lembaga yang kredibel untuk mengumpulkan bahan makanan donasi dari perorangan, kelompok, atau perusahaan. Logistik hasil hibah tersebut kemudian bisa disalurkan pada orang-orang yang membutuhkan pada saat yang benar-benar dibutuhkan.

Baca juga: Peringatan Isra Miraj, Presiden berdoa kesulitan segera terlewati

Dicky juga meminta kepada seluruh awak media untuk tidak memberitakan informasi mengenai COVID-19 secara bombastis yang bisa memancing kepanikan di masyarakat.

Ia menilai kondisi wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia membuat masyarakat melakukan "panic buying" dengan memborong berbagai barang yang diperlukan. Akibat dari kepanikan masyarakat dalam membeli tersebut, beberapa barang seperti masker yang termasuk alat pelindung diri untuk petugas kesehatan menjadi langka dan harga jual yang melambung.

Di Indonesia, kata Dicky, barang seperti masker dan hand sanitizer langka dan harganya melambung di pasaran. Masyarakat juga sempat membeli banyak kebutuhan pokok untuk mengantisipasi dampak wabah COVID-19 di Indonesia.

Baca juga: Presiden dorong sikap sukarela-partisipatif dalam tangani COVID-19

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2020

COVID-19 DKI terkini, pasien sembuh bertambah menjadi 8.645 orang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar