Namun terdapat sejumlah persoalan teknis menyangkut ketidaksiapan logistik pemilu, kekacauan dalam pendataan pemilih serta keluh kesah warga yang kehilangan hak pilih--serta juga keluh kesah petugas pelaksana pemilihan--mewarnai Pemilu 9 April pada lebih 16.000 TPS tersebar pada 15 kabupaten/kota, dengan lebih lima juta pemilih tetap (DPT) di Sumsel ini.
Kendati di Kota Palembang, pada salah satu rumah sakit umum terbesar di sini, RSUP dr M Hoesin, telah menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) di kompleks RS beserta TPS dengan petugas keliling (mobile) sehingga ratusan pasien dan keluarga pasien tetap dapat menggunakan hak pilihnya, tidak demikian halnya di RSUD Besemah Kota Pagaralam.
KPU setempat, mengakui tidak menyiapkan TPS khusus atau TPS keliling di RSU itu, akibat keterbatasan petugas dan kendala lain dihadapi pelaksana pemilu tersebut.
Akibatnya banyak pasien dan keluarga pasien kesulitan menggunakan hak pilihnya, dan harus mencari TPS terdekat untuk memilih--dengan melengkapi formulir A5 (pindah TPS) yang juga tidak begitu saja dapat diperoleh.
Pada sejumlah lokasi TPS hampir di seluruh Sumsel, dilaporkan pula sebagian pemilih tetap dalam DPT tidak menggunakan hak pilih mereka.
Belum diperoleh rincian pasti angka golongan putih (golput) itu, namun diperkirakan bisa mencapai kisaran 30 persen, mengingat pada beberapa TPS yang maksimal memiliki 500 pemilih terdaftar, maksimal hanya dua pertiganya yang benar-benar menggunakan hak pilih mereka.
Namun di antara pemilih yang mengaku menjadi golput di Kota Palembang, sebagian mengeluhkan kinerja KPU dan pelaksana pemilu yang dinilai kurang profesional.
Beberapa pemilih bukan warga Kota Palembang, mengaku kesulitan menggunakan hak pilih mereka kendati masuk dalam DPT di tempat asal mereka.
Walaupun telah memiliki surat undangan mencentang (formulir C4), mereka masih diharuskan melengkapi lagi dengan formulir A5 untuk dapat pindah TPS pada hari pemungutan suara. Akibatnya hilangnya hak suara mereka karena tidak melengkapi formulir tersebut.
Di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Palembang, ribuan tahanan yang memenuhi syarat untuk memilih, ternyata juga tidak dapat menggunakan hak pilih mereka.
Menurut Kepala LP itu, H Wibowo Joko Harjono, terjadi perbedaan persepsi dan salah komunikasi antara pihak LP dengan pelaksana pemilu setempat yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), mengakibatkan dari 1.200 orang tahanan penghuni LP itu hanya 410 yang dinyatakan berhak memilih.
"Kami sudah upayakan maksimal mereka bisa menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara, tapi apa boleh buat karena pelaksana pemilu menetapkan ketentuan tersendiri," kata Joko pula.
Sejumlah warga di Kota Palembang juga mengaku tidak mendapatkan surat undangan mencentang, kendati sebelumnya mereka telah didaftar sebagai pemilih.
Kebanyakan mereka juga enggan datang ke TPS untuk melihat namanya tercantum dalam DPT, sehingga memungkinkan masih dapat menggunakan hak pilihnya.
Apalagi sejumlah TPS di Kota Palembang justru tidak mengumumkan DPT itu, sehingga warga kesulitan memastikan namanya tercantum atau tidak.
Belum lagi, kondisi hujan deras yang sempat mengguyur Kota Palembang, saat penghitungan suara berlangsung, berakibat mengganggu penghitungan suara, dengan beberapa TPS harus dipindahkan ke tempat lain--termasuk menumpang di rumah warga terdekat--agar tidak kehujanan dan dokumen pemilu menjadi basah.
Laporan dari sejumlah TPS di Kota Palembang maupun kabupaten/kota lain di Sumsel, menunjukkan pula adanya ratusan formulir yang tertukar daerah pemilihan untuk surat suara tertentu, formulir yang kurang, surat suara dan dokumen yang basah karena kebanjiran serta adanya ketegangan antara pemilih dengan petugas maupun petugas dengan para saksi parpol terjadi di beberapa TPS.
Kendati begitu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Sisno Adiwinoto kepada wartawan menegaskan, situasi daerahnya tetap aman dan kondusif serta tidak terjadi peristiwa luar biasa yang menggangu pelaksanaan pencentangan hari ini.
Pengamanan Diperketat
Polda Sumsel yang mengerahkan personelnya terjun mengamankan pemilu legislatif itu, bertekad akan memperketat pengamanan lokasi strategis pada proses penghitungan suara hingga selesai.
Kepolisian daerah ini memperkirakan titik krusial berikutnya adalah proses penghitungan suara, setelah pencentangan usai hari ini.
Pihaknya juga tidak akan mentoleransi upaya siapapun yang berusaha membuat kekacauan dan keributan di tengah masyarakat yang dapat mengganggu pemilu serta mengancam ketertiban yang harus selalu dijaga.
Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin juga berharap, semua pihak dapat mendukung pelaksanaan pemilu legislatif yang aman dan lancar serta demokratis dalam suasana yang kondusif.
Hingga Kamis malam, proses penghitungan suara masih berlangsung di TPS-TPS di Kota Palembang dan wilayah lain di Sumsel.
Menurut KPU Provinsi Sumsel, sebanyak 5.192.693 pemilih (dari total sekitar tujuh juta jiwa penduduk Sumsel) berhak memberikan suara pada 16.286 unit TPS di seluruh 15 kabupaten/ kota daerah ini.
Sebanyak 11.234 orang calon legislatif di Sumsel juga menunggu hasil pemilu untuk memastikan nasib mereka, untuk dipilih pada hari pencentangan ini.
Para caleg tersebut akan berebut 640 kursi legislatif kabupaten/ kota, 75 kursi DPRD Provinsi Sumsel, dan 17 kursi DPR .
"Kami berharap semua berlangsung dengan lancar," ujar anggota KPU Sumsel, Ong Berlian, mendampingi Ketuanya, Anisatul Mardiah.
Pemungutan suara akan mulai dilakukan pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB, serta akan dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB untuk penghitungan suara hingga selesai.
Namun kenyataannya, banyak TPS terlambat melakukan penghitungan suara, bahkan tidak sedikit TPS baru menghitung pada sore hari.
"Penghitungan tidak boleh ada jeda. Istirahat dan salat dilakukan secara bergantian di TPS," kata Ong pula.
Sebelumnya, Gubernur Sumsel H Alex Noedin sebagai penanggung jawab pemilu di daerahnya, menegaskan pelaksanaan Pemilu 2009 di Sumsel siap 100 persen.
Seluruh logistik sudah didistribusikan hingga di tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara).
Petugas dari kepolisian, linmas dan TNI telah disebar di tempat masing-masing.
Khusus pengamanan telah diperketat, TNI-Polri dibantu linmas sudah siap mengamankan wilayah Sumsel, kata Kapolda Sumsel, Irjen Pol Sisno Adiwinoto.
Kapolda Sumsel menegaskan, pengamanan sudah diperketat dan tidak ada toleransi bagi pihak yang membuat kacau serta mengganggu proses pelaksanaan Pemilu 2009.
"Pertama kesiapan pengamanan sudah kita lakukan bersama TNI serta Linmas, pengamanan itu termasuk untuk mencegah terjadi tindakan anarkis. Nanti saya akan keliling mengontrol pelaksanaan pemilu ini. Hal ini dilakukan para pejabat di sini," kata Kapolda pula.
Kenyataannya pula, sejumlah pelaksana pemilu di KPPS juga berkeluh kesah, antara lain mengalami kelelahan setelah beberapa hari terakhir menyiapkan TPS dan logistik pemilu.
Mereka juga lelah menghadapi calon pemilih dan warga yang memprotes beberapa hal, termasuk mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak mendapatkan surat undangan mencentang.
Salah satu Ketua KPPS itu, bahkan mengaku sudah dua hari dua malam ini tidak dapat tidur secara mencukupi (begadang), sehingga kelelahan, padahal tugas berat masih menghadang, melaksanakan pencentangan dan menyelesaikan proses penghitungan suara.
Beberapa petugas KPPS juga mengeluhkan keharusan mereka menandatangani surat suara satu per satu, padahal jumlahnya ribuan buah, dan baru dapat mereka laksanakan setelah pencentangan resmi dibuka.
Akibatnya, beberapa TPS yang seharusnya sudah melayani pemilih sejak pukul 07.00 WIB, baru bisa menjalankan tugasnya pada pkl. 08.00 WIB.
"Kami ini yang paling susah, karena kalau ada apa-apa ya kami dululah yang kena dan harus bertanggungjawab," ujar salah satu petugas KPPS di Kota Palembang itu pula.
Lembaga survei independen di Jakarta telah merilis hasil hitung cepat yang mereka lakukan beserta perkirakan parpol yang akan unggul dalam pemilu legislatif kali ini.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun telah memberikan pernyataan berkaitan pelaksanaan pesta demokrasi ini.
Lantas, akankah segala carut marut pelaksanaan teknis pemilu legislatif ini--antara lain bermuara pada KPU dan pelaksana pencentangan--serta kekecewaan warga yang harus kehilangan hak pilih mereka, masih akan terus berulang pada pemilu selanjutnya?(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
