Pelayanan pasien COVID-19 di RS akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan

Pelayanan pasien COVID-19 di RS akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan

Arsip Foto - Pasien DS (41, kedua kanan) disambut suaminya saat keluar ruang isolasi pulmonary RSUD dr. Iskak, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (9/3/2020). DS yang sempat diduga terpapar COVID-19 sepulang dari Hongkong pada 27 Februari tersebut sempat dirawat diruang isolasi Pulmonary RSUD dr. Iskak, Tulungagung selama sepekan (4/3-9/3) namun hasil uji laboratorium sampel 'swap' tenggorokannya dinyatakan negatif Corona atau hanya gejala ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) biasa, sehingga diperbolehkan pulang. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/aa.

BPJS Kesehatan sudah biasa melaksanakan verifikasi klaim rumah sakit
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan membayarkan biaya pelayanan pasien COVID-19 kepada rumah sakit melalui lembaga BPJS Kesehatan yang sudah terbiasa melakukan verifikasi klaim terhadap rumah sakit.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang memimpin rapat koordinasi Pelayanan Kesehatan COVID-19 melalui sambungan video di Jakarta, Senin, pemerintah akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam mempercepat penyaluran dana yang akan dibayar kepada rumah sakit yang menangani pasien.

“Untuk pembiayaan penanganan COVID-19 yang dirawat di rumah sakit nanti akan dihandle BPJS Kesehatan. Karena memang selama ini BPJS Kesehatan sudah biasa melaksanakan verifikasi klaim rumah sakit. Kita putuskan secara teknokratik agar Dirut BPJS Kesehatan mendisain proses ini, bekerja sama dengan Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenkeu dan BNPB, serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Muhadjir saat memberikan arahan dalam Rapat Tingkat Menteri yang diikuti Menkes Terawan Agus Putranto, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Staf Ahli Kemenkeu melalui konferensi video.

Baca juga: RSUD Koja rawat empat PDP COVID-19
Baca juga: Penegakan hukum physical distancing, Pengamat: Makin cepat makin baik


Menko PMK mengatakan dana yang akan digunakan untuk pembayaran rumah sakit yang merawat pasien bukan bersumber dari BPJS Kesehatan atau Dana Jaminan Sosial, melainkan dana tambahan baru. Proses pembayaran ini, lanjut Muhadjir, akan segera diproses secepatnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan agar lebih prima.

Proses penyaluran ini nantinya akan dibarengi dengan pembayaran premi PBI oleh Kemenkeu untuk memperbaiki arus kas BPJS Kesehatan yang dapat digunakan untuk membayar tunggakan ke rumah-sakit.

Menanggapi arahan Menko PMK, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyanggupi hal tersebut. Mekanisme yang akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan selanjutnya adalah untuk melakukan proses verifikasi secara akuntabel kepada rumah sakit yang sudah melayani penanganan pasien COVID-19.

Baca juga: Pakar sarankan Jokowi keluarkan Perppu COVID-19
Baca juga: Komisi I DPR kawal Kemhan-TNI soal bantuan alat kesehatan Tiongkok


“BPJS Kesehatan siap mendukung ketetapan kebijakan pembayaran. Mekanisme selanjutnya, BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi secara akuntabel,” kata Fachmi.

Hingga hari ini kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi 579 orang atau bertambah 65 kasus baru dibandingkan hari kemarin. Kasus meninggal dunia bertambah satu menjadi 49 orang, dan pasien yang berhasil pulih dari COVID-19 bertambah satu menjadi total 30 orang yang telah sembuh.

Baca juga: Psikolog: Mood booster kurangi stres saat swa-isolasi cegah COVID-19
Baca juga: Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana positif COVID-19
Baca juga: Jubir Yurianto sebut peran masyarakat besar kendalikan COVID-19

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menuju normal baru, Pemkot Banjarmasin perketat pengawasan pusat keramaian

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar