Presiden anggarkan Rp10 triliun untuk pekerja yang kena PHK

Presiden anggarkan Rp10 triliun untuk pekerja yang kena PHK

Dokumentasi - Ratusan buruh giling rokok mogok kerja dan berunjukrasa di depan kantor Pabrik Rokok Adi Bungsu, Malang, Jawa Timur. FOTO ANTARA/Ari Bowo Sucipto/ss/nz/pri.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menganggarkan dana Rp10 triliun untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pengangguran akibat banyak perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah pandemi COVID-19.

Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Selasa, dalam Rapat Terbatas (melalui Video Conference) dengan Topik Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik COVID-19, mengatakan program tersebut akan direalisasikan dalam bentuk kartu pra-kerja.

“Akan segera dimulai kartu prakerja implementasi kartu pra-kerja mengantisipasi para pekerja yang kena PHK,” kata Presiden.

Baca juga: Dukung Kartu Prakerja, Telkom hadirkan aplikasi Pijar Mahir

Presiden menambahkan, program tersebut juga diarahkan bagi para pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet atau pendapatan.

“Anggaran disiapkan Rp10 triliun agar provinsi-provinsi dapat mendukung ini siapa yang harus diberi, mulai didata dengan baik,” katanya.

Untuk itu Kepala Negara pun meminta agar Pemerintah Daerah segera melakukan pemetaan dan pendataan kepada para calon penerima kartu pra-kerja di daerahnya.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, ia mengatakan, pada intinya Pemerintah fokus pada tiga hal.

Baca juga: Anggota DPR ingin sosialisasi massif Kartu Pra-Kerja

“Intinya kita ingin tiga hal yang menjadi fokus kita, pertama keselamatan, kesehatan adalah yang utama, tapi siapkan yang kedua ‘social safety net’, bantuan sosial tolong disiapkan,” katanya.

Kemudian ia menambahkan yang ketiga bahwa dampak ekonomi harus dihitung dengan cermat sehingga kesiapan dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada.

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Presiden Jokowi minta pengusaha tetap bayar THR

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar