"Para TKI yang pulang itu harus dipantau kesehatannya dan siapkan tempat isolasi sebelumnya," ujarnya saat teleconferensi dengan 33 kepala daerah di Sumut, Selasa.
Dia mengingatkan, jangan sampai satu orangpun yang lolos dalam pemeriksaan kesehatan.
"Semua itu dilakukan untuk kepentingan TKI sendiri, keluarga dan orang lain," ujarnya.
Peringatan itu paling penting diperhatikan bupati/wali kota yang memiliki pelabuhan seperti Medan, Batubara dan Tanjungbalai.
"Wabah COVID-19 di Sumut meningkat dan virus itu juga masalah global," katanya.
Oleh karena sudah mendunia, menghadapi COVID-19, ujar gubernur, semua dituntut menyikapi atau mengatasi secara mandiri dan punya kreativitas.
"Semua yang dilakukan untuk rakyat. Semua harus dilakukan untuk rakyat," katanya.
Edy Rahmyadi juga mengingatkan agar wali kota/bupati melakukan relokasi anggaran untuk bisa membiayai penanganan COVID-19.
"Tentunya harus dilakukan sesuai prosedur dengan membicarakan dan meminta persetujuan DPRD ," katanya.
Edy mengakui, bahwa Sumut akan memperoleh 3.609 unit tes cepat (rapid test) COVID-19 dan alat pelindung diri (APD) sebanyak 175.000 untuk tenaga medis
Alat rapid test itu dan APD akan dibagikan ke seluruhan kabupaten/kota.
Baca juga: Polres Tanjung Balai tahan 39 TKI ilegal dari Malaysia
Baca juga: 157 TKI dideportasi Malaysia melalui Tanjungpinang
Baca juga: TKI Sumut Meimeris dipulangkan dari Penang Malaysia dengan kapal laut
Baca juga: KJRI Penang keluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Meimeris
Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2020
