Komisi IX berikan catatan penting pemerintah tangani COVID-19

Komisi IX berikan catatan penting pemerintah tangani COVID-19

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid (tengah) saat menyaksikan kedatangan bantuan alat kesehatan dari Tiongkok di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin. (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) - Komisi IX DPR RI memberikan beberapa catatan kepada pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 yang angka pasien positifnya terus bertambah, salah satunya mendesak ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis yang menangani virus tersebut.

"Komisi IX DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan Kepala Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 secara virtual. Kami berikan beberapa catatan penting yang harus dijalankan pemerintah," kata anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Selasa malam.

Saleh menjelaskan, catatan pertama, Komisi IX DPR mendesak pemerintah secepatnya menjamin ketersediaan APD dan pemberian intensif tenaga medis, dokter, perawat, dan tenaga non-medis yang bekerja menangani COVID-19.

Menurut dia, Presiden Jokowi sudah menjanjikan adanya pemberian intensif tersebut sehingga Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk segera merealisasikannya.

Dia mengatakan, catatan kedua, Komisi IX DPR mendesak pemerintah perluas jaringan Rumah Sakit (RS) yang menangani COVID-19 karena saat ini RS rujukan masih terbatas ketersediaan ruang perawatan termasuk laboratorium penanganan.

"Berdasarkan keterangan pemerintah, laboratorium sudah diperluas namun kami berharap agar diperluas untuk dipergunakan RS dan laboratorium milik swasta," ujarnya.

Catatan ketiga menurut Saleh, Komisi IX DPR meminta pemerintah melibatkan pihak swasta dalam melakukan "rapid test" COVID-19 sesuai rekomendasi Kemenkes.

Dia mengatakan, "rapid test" yang dilakukan pemerintah dikhawatirkan tidak bisa menjangkau semua komponen masyarakat.

"Karena itu kami harapkan ada kehadiran pihak swasta untuk lakukan 'rapid test' namun harus berdasarkan rekomendasi Kemenkes. Kemenkes harus hadir untuk berikan rekomendasi pada pihak swasta agar tidak liar," katanya.

Politisi PAN itu menjelaskan, catatan keempat, Komisi IX DPR meminta pemerintah memprioritaskan tenaga medis, tenaga kesehatan, relawan kesehatan, dan tenaga non-medis untuk melakukan "rapid test" COVID-19.

Menurut dia, prioritas tersebut perlu dilakukan karena mereka menjadi garda terdepan tangani COVID-19 sehingga mereka harus benar-benar sehat, bersih dan terjaga kesehatannya agar ketika bekerja bisa berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

"Kami juga minta pemerintah libatkan pihak swasta dalam pemenuhan APD termasuk masker dan pembersih tangan yang langka," ujarnya.

Saleh mengatakan, dalam Raker tersebut, Kasatgas Penanganan COVID-19 telah menjelaskan bahwa pemerintah akan datangkan APD dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Menurut dia, pemerintah sudah meminta beberapa pabrik tekstil besar di Bandung, Jawa Barat untuk bekerja cepat dalam pengadaan APD tersebut sehingga kebutuhan nasional bisa terpenuhi.

Saleh menjelaskan Raker tersebut berlangsung pada Selasa (24/3) mulai pukul 16.00 WIB hingga 22.20 WIB.

Baca juga: Terkait "rapid test", anggota DPR: harus ada prioritas tes COVID-19
Baca juga: Anggota DPR usulkan Gedung Parlemen jadi RS Darurat COVID-19
Baca juga: DPR: "rapid test" sumbangan fraksi, tak gunakan dana APBN

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Atman Ahdiat
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Ketua Komisi VIII minta Menag perhatikan pesantren

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar