Palembang (ANTARA News) - Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), menurut evaluasi Departemen Dalam Negeri (Depdagri), masih memiliki sejumlah daerah tergolong tertinggal dengan sejumlah warga yang juga masih berkategori miskin.

Evaluasi itu terungkap pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang dan Rencana Pembangunann Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumsel, di Palembang, Senin, dihadiri para pejabat penting di Sumsel, termasuk Gubernur H Alex Noerdin dan Wagub Eddy Yusuf yang telah mengusung program populis berobat gratis, sekolah gratis, bantuan hukum gratis dan rumah murah untuk rakyat tidak mampu.

Dari hasil evaluasi Depdagri masih ada enam dari 15 kabupaten/kota di daerah ini masuk kategori tertinggal, dan masyarakatnya yang tergolong miskin masih cukup banyak, padahal daerah ini kaya minyak dan bahan tambang.

Menurut Dirjen Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda) Depdagri Dr Drs H Syamsul Rivai Arief MMS, di Sumsel masih terdapat masyarakat miskin mencapai 1,3 juta jiwa (19,5 persen) dari total penduduk Sumsel mencapai tujuh juta jiwa.

Kenyataannya pula, pendapatan per kapita masyarakat Sumsel masih tergolong rendah, hanya Rp617.000 per bulan atau masih di bawah rata-rata nasional Rp624.000/bulan.

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel berada pada peringkat 13 secara nasional.

Dalam Musrenbang RPJMD itu hadir Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Wakil Gubernur H Eddy Yusuf, Ketua DPRD Drs H Zamzami Ahmad, para bupati dan walikota se-Sumsel, dan pejabat terkait lainnya di jajaran Bappeda di Sumsel serta dinas terkait lain.

Di Sumsel dipaparkan pula, angka pengangguran terbuka yang mencapai 9,34 persen, dan masih tergolong di atas rata-rata angka pengangguran nasional.

Depdagri melalui Dirjen Bangsa itu, berharap gubernur dan para bupati/walikota di Sumsel, agar dapat merencanakan pembangunan sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat dan diselaraskan dengan program pembangunan yang diprogramkan pemerintah pusat.

Gubernur Sumsel, Alex Noerdin menyatakan, pemda setempat memiliki strategi untuk menjadikan daerahnya sebagai provinsi terdepan di Indonesia, dengan bercermin dari kekurangan yang ada.

Lima isu strategis yang siap dijalankan adalah percepatan kesejahteraan masyarakat miskin, pengembangan SDM, reformasi birokrasi, peningkatan kegiatan ekonomi domestik dan pembangunan yang memanfaatkan potensi SDM yang berwawasan lingkungan hidup.

Berkaitan masih adanya enam kabupaten tergolong masih tertinggal, Alex Noerdin justru bertanya kabupaten mana yang tertinggal itu.

"Mungkin yang dimaksud pusat adalah daerah pemekaran. Tapi saya melihat semua daerah di sini maju dan berkembang. Tapi ambil hikmahnya saja, dengan begitu dana pusat untuk ke enam kabupaten yang dikatakan tertinggal akan mengalir lebih banyak," kata Alex pula.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009