"Indikasi dengan Partai Demokrat sudah jelas. Komunikasinya harus lebih intensif (untuk membahas koalisi dengan Demokrat)," kata Kaban kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, seusai sidang kabinet paripurna.
Ia menjelaskan, pembicaraan koalisi antara PBB dan Partai Demokrat berbekal pengalaman kerja sama politik kedua belah pihak selama lima tahun terakhir yang menunjukkan rekam jejak yang baik.
"Untuk kepentingan rakyat, ya itu harus diteruskan. Masyarakat menilai secara obyektif dan PBB adalah partai yang obyektif dan rasional," katanya.
Kaban mengatakan bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai koalisi akan dilakukan dengan tim sembilan dari Partai Demokrat.
Saat ditanya tentang syarat yang mungkin akan diajukan oleh Partai Demokrat, Kaban mengatakan bahwa PBB sejak semula telah menyetujui adanya kode etik yang mengikat partai-partai yang berkoalisi.
"Dari awal kita setuju bahwa harus ada kode etik mengikat partai-partai yang berkoalisi supaya program pemerintah koalisi baik di legislatif atau eksekutif sinkron," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP PBB Yusron Ihza Mahendra menegaskan bahwa pertemuan pihaknya dengan para petinggi PDI Perjuangan di Jalan Teuku Umar, Menteng, Selasa siang, tidak membicarakan koalisi.
Ia juga mengatakan bahwa PBB tidak menolak hasil pemilu, dan tidak berfikir untuk melakukan boikot terhadap hasil pemilu tersebut. Menurut dia, pemboikotan terhadap hasil pemilu hanya akan menimbulkan tragedi nasional.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu menambahkan, yang menjadi kepedulian DPP PBB, ialah, perbaikan-perbaikan terhadap tata cara pelaksanaan pemilu tersebut.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
