DPRD Jateng desak penghentian sementara bus AKAP antisipasi COVID-19

DPRD Jateng desak penghentian sementara bus AKAP antisipasi COVID-19

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso. ANTARA/HO-Humas DPRD Jawa Tengah

Semarang (ANTARA) - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mendesak Dinas Perhubungan agar menghentikan sementara bus antarkota antarprovinsi (AKAP), khususnya dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, guna mengantisipasi meluasnya COVID-19.

"Kami berharap Dishub segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungunan untuk menghentikan sementara AKAP dan bus pariwisata dari dan ke Jabodetabek untuk memastikan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Jateng terkendali," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso di Semarang, Jumat.

Menurut dia, kebijakan penghentian sementara ini perlu guna lebih mengontrol kedatangan para pekerja migran ke Jawa Tengah.

Baca juga: Partai Bulan Bintang: ambil kebijakan "lockdown" tekan COVID-19

Baca juga: Ganjar tegaskan Kota Tegal hanya "local lockdown"

Ia menyebut aktivitas pemudik di Terminal Baturetno, Kabupaten Wonogiri, saat ini termasuk kategori tinggi.

"Dua hari ini terminal-terminal tampak kewalahan untuk menerapkan protap pencegahan COVID-19 bagi pemudik, sterilisasi dan pengecekan fasilitasnya terbatas," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu berpendapat bahwa lonjakan penumpang sudah terlihat di semua terminal di Jawa Tengah dan berdampak pada masyarakat di desa yang jauh dari sarana dan prasarana kesehatan.

"Di desa-desa pemudik belum bisa dikontrol secara ketat dan 14 hari karantina susah dilaksanakan," katanya.

Saat ini, lanjut dia, tercatat lebih dari 500 bus dan puluhan kereta api yang setiap hari memasuki Jawa Tengah dari Jabodetabek melalui 24 terminal tipe B, 21 terminal tipe A, sembilan stasiun kereta api yang berada di wilayah Jateng dengan tidak kurang dari 2.943 armada bus AKAP yang keluar masuk.

Dalam kesempatan tersebut, Hadi juga menyambut baik kebijakan penghapusan mudik gratis sebanyak 746 bus dari pemerintah, serta pemberhentian sementara operasi kereta yang berasal dari Jakarta ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Ini pilihan paling realistis, pembatasan dan pengawasan dari pool keberangkatan dan kedatangan, serta kawasan perbatasan, semua harus dilakukan untuk kebaikan bersama," ujarnya.

Baca juga: Kepala daerah diminta tak boleh gegabah ambil kebijakan "lockdown"

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Panglima TNI pimpin upacara pemakaman Djoko Santoso

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar