Pemerintah perlu segera terbitkan juknis relaksasi penundaan cicilan

Pemerintah perlu segera terbitkan juknis relaksasi penundaan cicilan

Direktu Eksekutif Lingkar Studi Efokus Rizal E Halim. (ANTARA/Foto: Feru Lantara)

Kebijakan ini harus diterjemahkan secara operasional atau teknis dan bersifat executable
Depok (ANTARA) - Direktur Eksekutif Lingkar Studi Efokus Rizal E Halim menyatakan perlu kepastian aturan main, terkait dengan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kredit kendaraan bermotor bagi transportasi online (ojol).

"Kebijakan ini harus diterjemahkan secara operasional atau teknis dan bersifat executable," kata Rizal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.

Baca juga: Presiden pastikan ada relaksasi kredit bagi UMKM terdampak COVID-19

Dosen Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kementerian/lembaga terkait perlu menerbitkan aturan teknis terkait dengan stimulus relaksasi ini, sehingga tidak menimbulkan kegamangan di masyarakat.

Misalnya, lanjut dia, untuk UMKM, penilaian kualitas aset yang tertuang dalam POJK Nomor 11 tahun 2020 perlu diperinci dan disampaikan ketentuan lanjutannya. Begitu pula relaksasi angsuran motor dan mobil bagi transportasi online, bagaimana mekanismenya.

Baca juga: Pandemi COVID-19 dan "teror" cicilan

Hal tersebut, kata Rizal, menjadi penting disampaikan dan disosialisasikan ke masyarakat yang terdampak wabah Corona Virus atau COVID-19.

Bayangkan jika dibiarkan, kata dia, akan ada potensi penumpukan orang di kantor-kantor pembiayaan baik bank maupun non-bank) yang mengajukan relaksasi. Sementara Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan social distancing.

"Jadi jangan biarkan ketidakpastian dan kegamangan menambah beban masyarakat," katanya.

Baca juga: Bank Mandiri terapkan kebijakan penundaan cicilan kredit UMKM dan ojol

 

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Wapres: Normal Baru peluang bagi ekonomi syariah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar