PUPR berharap belanja infrastruktur pertahankan daya beli publik

PUPR berharap belanja infrastruktur pertahankan daya beli publik

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. ANTARA/Aji Cakti

realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat kecil yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap belanja infrastruktur dapat meningkatkan serta mempertahankan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia.

"Untuk itu, realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat kecil yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Menteri PUPR itu menambahkan bahwa dalam membelanjakan uang negara Presiden Jokowi memberikan arahan agar program yang direncanakan fokus pada outcome, memprioritaskan pada kegiatan utama, bukan kegiatan pendukung seperti mengurangi anggaran rapat, perjalanan dinas.

Baca juga: Menteri PUPR: Belanja infrastruktur harus dukung pertumbuhan ekonomi

Selain itu juga menekankan pentingnya konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Sektoral.

Seluruh program harus dipastikan berjalan dengan baik dan maksimal, serta melakukan pemantauan secara berkala dan menghentikan praktek korupsi, pemborosan, mark- up dan memastikan setiap proyek bermanfaat untuk kepentingan rakyat.

“Program tidak hanya output namun sampai benefit dan outcome. Seperti program pembangunan bendungan harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi sehingga bisa mendukung pertanian di desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi,” kata Menteri Basuki.

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mempercepat realisasi program padat karya tunai pada tahun ini dalam rangka mendorong daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu, mengatakan program infrastruktur kerakyatan atau padat karya tunai penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur padat karya tunai, selain memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan.

Baca juga: Kementerian PUPR jamin hak-hak pekerja konstruksi saat wabah COVID-19

Kementerian PUPR terus melanjutkan program padat karya tunai (cash for work) pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 8,64 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk tujuh program, yakni pembangunan jembatan gantung, program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), penataan kota tanpa kumuh (kotaku), penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas), dan sanitasi berbasis masyarakat (sanimas).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Proyek banyak tertunda, Kementerian PUPR godok protokol jasa konstruksi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar