Potensi lain dari dampak pandemik COVID-19 adalah terganggunya rantai pasok
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengingatkan jajarannya yang berada di seluruh lapisan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar dapat menjaga rantai pasok komoditas perikanan yang berpotensi terhambat dengan adanya pandemi COVID-19.

"Potensi lain dari dampak pandemik COVID-19 adalah terganggunya rantai pasok," kata Menteri Edhy dalam rilis di Jakarta, Senin.

Menurut Edhy, pihaknya bakal terus melakukan antisipasi jika ke depannya ada upaya penerapan pembatasan atau bahkan penutupan akses ke beberapa wilayah.

KKP, ujar dia, tentu akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar khusus untuk urusan suplai logistik dan sarana prasarana penunjang usaha tidak dibatasi.

"Misalnya pengiriman produk ikan, pakan, benur dan obat obatan," ucap Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sebagaimana diwartakan, KKP menyiapkan strategi untuk terus melakukan pemantauan ketersediaan, perkembangan pasokan dan harga ikan di Indonesia guna mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap usaha perikanan.

"Saat ini pemantauan dilakukan melalui telekomunikasi dengan berbagai sumber antara lain pihak pelabuhan perikanan, sentra produksi budidaya, eksportir, pengelola gudang beku dan pasar retail," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Nilanto Perbowo.

Nilanto Perbowo memaparkan, lokasi pemantauan yang telah dilakukan di antaranya Bali, Jakarta, Surabaya, Kendari, Purwakarta, Bekasi, Pekalongan, Trenggalek, Malang, Cilacap, Indramayu, Tegal, Gunung Kidul, Bitung, Makasar, dan Ternate.

Nilanto menambahkan, Ditjen PDSPKP juga telah melaporkan pula beberapa strategi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Menurut dia, tujuan adanya strategi ini untuk menjaga stabilitas harga, sehingga pelaku usaha dapat terhindar dari kerugian dan produksi ikan terserap.

"Pelaksanaan strategi adalah berupa kerja sama dengan Kemensos agar terjadi sinergi yang berdampak langsung di masyarakat berupa penyaluran bahan baku ikan segar dan olahan dengan cara Bantuan Pangan Non Tunai, yang sebagian dari itu dapat dibelikan ikan," ucapnya.

Ia mengungkapkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memastikan akan segera menghubungi Menteri Sosial, Juliari P Batubara untuk mendorong percepatan terlaksananya strategi tersebut.

Strategi lain yang juga disiapkan KKP adalah optimalisasi pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) ikan atau dikenal dengan sistem tunda jual.

Dengan begitu, pada saat harga turun, nelayan dan pembudidaya ikan tidak mengalami kerugian dengan menitipkan produknya di Gudang Beku (cold storage) yang ditunjuk dalam SRG dan dapat menjualnya kembali saat harga membaik.

Bahkan resi dari penitipan ikan di Gudang Beku, dapat dijaminkan ke lembaga pembiayaan untuk mendapatkan dana tunai sebagai modal usaha. "Lalu penyerapan ikan dalam rangka program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan," ujar Nilanto.

Baca juga: Menteri: Pembudidaya perlu produksi pangan rakyat di tengah COVID-19
Baca juga: Menteri Edhy cegah penyebaran COVID-19 dengan bentuk Satgas
Baca juga: Menteri KKP imbau pekerja sektor perikanan jalankan aktivitas di rumah

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020