F-NasDem sarankan evaluasi strategi penanganan COVID-19

F-NasDem sarankan evaluasi strategi penanganan COVID-19

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya saat ditemuiawak media. ANTARA/Fathur Rochman/am.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya menyarankan agar Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat segera mengevaluasi strategi dan taktik penanganan wabah COVID-19.

Dia menilai sudah hampir satu bulan penanganan COVID-19 berlangsung namun tidak terlihat progres yang menggembirakan.

"Karena itu Fraksi NasDem mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi semua anggaran pembangunan, termasuk belanja Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) baru. Semuanya didedikasikan untuk mendukung penanganan wabah COVID-19," kata Willy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Puan pandang perlu intervensi fiskal dalam penanganan COVID-19

Dia menilai untuk kebutuhan tersebut, NasDem mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) atas UU APBN 2020.

Willy juga meminta pemerintah untuk fokus pada perumusan langkah dan kebijakan yang jelas, tegas, dan terukur dalam penanganan wabah COVID-19.

"Pemerintah jangan lagi berada di barisan pengimbau atau sekadar memberi info soal berapa yang sudah terinfeksi atau yang meninggal saja. Itu jatahnya tokoh masyarakat, pemuka agama, aktivis, praktisi, akademisi," ujarnya.

Dia menilai Pemerintah seharusnya mengurusi rumusan kebijakan dan alokasi anggaran lalu bagaimana diimplementasikan.

Baca juga: Anggota DPR dukung pelibatan TNI tangani COVID-19

Anggota Komisi I DPR RI itu menilai jika pemerintah akan menetapkan karantina wilayah, maka harus segera rumuskan pelaksanaannya dan siapkan alokasi anggarannya, serta siapkan infrastruktur penunjangnya karena akan banyak ekses yang muncul dalam setiap kebijakan seperti ini.

"Hitung jaminan logistiknya, bagaimana keberlangsungan pelayanan umumnya, hingga akses informasi dan telekomunikasi bagi warga, apakah bisa bebas biaya atau tidak," katanya.

Selain itu menurut dia harus diatur terkait pengaturan distribusi pada wilayah produksi yang vital seperti pabrik makanan, pertanian, peternakan sehingga jangan sampai dilupakan.

Baca juga: Puan: Rapat Paripurna DPR ikuti protokol pencegahan COVID-19

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Ketua Komisi VIII minta Menag perhatikan pesantren

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar