Fraksi diminta sampaikan putusan potong gaji anggota pada pimpinan DPR

Fraksi diminta sampaikan putusan potong gaji anggota pada pimpinan DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada masing-masing fraksi di lembaga legislatif itu untuk menyampaikan keputusan mengenai pemotongan gaji anggotanya kepada pimpinan DPR RI.

Pemotongan gaji anggota DPR RI diusulkan untuk memberikan solidaritas sosial kepada rakyat Indonesia yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.

"Setiap fraksi silakan menyampaikan (kebijakan fraksi masing-masing) kepada pimpinan (DPR RI) terkait pemotongan gaji," kata Puan dalam sidang paripurna pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2019-2020 di Senayan, Jakarta, Senin.

Baca juga: Puan pandang perlu intervensi fiskal dalam penanganan COVID-19

Usulan pemotongan gaji disampaikan pertama kali oleh anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin saat interupsinya di dalam sidang paripurna pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2019-2020 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu mengusulkan kepada seluruh anggota DPR bersama-sama membantu penanganan wabah COVID-19 dengan memotong setengah gajinya untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Baca juga: Puan: DPR fokuskan kegiatan bantu atasi COVID-19

"Saya ingin mengetuk hati rekan-rekan semua, bagaimana kita bersama-sama saat sulit ini untuk memberikan gaji kita, paling tidak setengahnya untuk membantu saudara-saudara kita," kata Nurul.

Usulan Nurul juga direspons Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu meminta pimpinan DPR RI menjadi inisiator pemotongan gaji seluruh anggota DPR RI per bulan April untuk penanganan virus corona.

Baca juga: Ketua DPR dukung realokasi anggaran untuk tanggulangi COVID-19

Namun, Puan tetap ingin menyerahkan keputusan pemotongan gaji anggota dewan itu kepada masing-masing fraksi di DPR RI.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

DPR minta Baleg tunda pembahasan klaster ketenagakerjaan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar