Hadapi corona, Pemkab Purbalingga siapkan skema jaring pengaman sosial

Hadapi corona, Pemkab Purbalingga siapkan skema jaring pengaman sosial

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (kiri). (ANTARA/HO - Humas Pemkab Purbalingga)

Soal siapa saja warga yang akan menerima program tersebut masih akan terus dibahas secara teknis lebih lanjut
Purbalingga (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tangah, menyiapkan skema jaring pengaman sosial bagi warga yang terkena dampak pandemi virus corona (COVID-19). 

"Soal siapa saja warga yang akan menerima program tersebut masih akan terus dibahas secara teknis lebih lanjut. Di sisi lain, Pemkab tengah membahas anggaran yang sekiranya bisa dialihkan untuk penanganan COVID-19," kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi di Purbalingga, Jawa Tengah, Senin.

Dia menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah meminta seluruh bupati/wali kota untuk menyiapkan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak COVID-19.

Baca juga: Dua dusun di Purbalingga memberlakukan isolasi mandiri

"Untuk berapa besaran anggaran yang dibutuhkan masih kami hitung, karena harus mengurangi atau bahkan membatalkan kegiatan proyek yang lain," katanya.

Bupati mengatakan pengalihan anggaran telah difokuskan untuk penanganan pasien COVID-19 bagi rumah sakit daerah, puskesmas dan penambahan ruang isolasi.

"Untuk dua bulan saja, anggarannya sudah mencapai Rp12 miliar. Anggaran ini untuk pembelian alat pelindung diri, pembuatan ruang isolasi darurat, dukungan untuk tim medis dan anggaran mendesak lainnya berkait penanganan COVID-19," katanya.

Bupati mengatakan prioritas pemberian jaring pengaman sosial yang pertama adalah bagi pasien atau keluarga pasien yang menjadi kepala keluarga, kemudian pasien dalam pengawasan (PDP).

"Karena anggaran yang terbatas maka program ini sifatnya lebih ke bantuan untuk meringankan keluarga pasien. Hal ini juga seperti dilakukan kabupaten lain seperti Kota Semarang dan kota Magelang," katanya.

Baca juga: Bupati: seorang balita di Purbalingga positif COVID-19

Bupati juga mengatakan bagi warga yang telah menerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan menjadi pertimbangan.

"Hal ini bertujuan agar tidak ada tumpang tindih dalam pemberian bantuan. Apalagi untuk BPNT nilainya sudah ditambah Rp50 ribu oleh pemerintah pusat menjadi Rp200 ribu dan yang program PKH penyalurannya dipercepat," katanya.

Bupati menambahkan bahwa dengan anggaran yang terbatas, Pemkab Purbalingga perlu dukungan pemerintah desa.

"Apalagi kementerian sudah menginstruksikan agar dana desa dapat diarahkan untuk penanganan COVID-19 di tingkat desa. Jadi nanti akan dibahas skemanya berapa yang harus dibiayai oleh pemerintah kabupaten dan berapa dari pemerintah desa. Selain itu jika ada dukungan dari organisasi sosial lainnya atau komunitas masyarakat yang peduli, tentunya bisa akan meringankan beban semua pihak. Ini saatnya semua pihak saling menolong," katanya.

Baca juga: Bupati Purbalingga: Seluruh kegiatan massal harus ditunda

Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Wali Kota Tidore Kepulauan bersama pasien COVID-19 goyang Hareudang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar