Komisioner Badan Pengawas Pemilu RI Mochammad Afifuddin, di Jakarta, Selasa, mencontohkan bakal calon yang melakukan upaya pencitraan diri dengan membantu sosialisasi, penyemprotan disinfektan atau tindakan serupa lainnya hanya karena pencitraan diri hendaknya dihentikan.
"Tapi karena situasinya tahapan sudah berhenti, tidak mungkin kita melarang atas dasar tahapan. Yang bisa kita harapkan adalah (calon) untuk tidak melakukan politisasi dalam makna yang sangat luas tidak dalam arti dipelanggaran pemilu (saja)," kata dia.
Baca juga: Bawaslu: menunda hari pemungutan pilkada butuh Perppu
Baca juga: Perludem sebut Pilkada baiknya ditunda pertengahan 2021
Baca juga: Dampak COVID-9, KPU sampaikan tiga opsi penundaan pilkada serentak
Dengan penundaan tahapan pilkada oleh KPU artinya menurut dia tugas-tugas pengawasan untuk pesta demokrasi itu juga ikut jeda sehingga tidak bisa melakukan penindakan jika ada dugaan pelanggaran yang dilakukan calon.
Oleh karena itu, Bawaslu hanya bisa mengimbau bakal calon untuk saat ini mementingkan sikap moral dengan tidak memanfaatkan hal-hal kemanusiaan sebagai kesempatan atau peluang politis mereka, katanya.
Sementara itu, KPU pada 21 Maret 2020 lalu sudah menerbitkan surat edaran penundaan tahapan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten dan wali kota (pilkada) serentak sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
Baca juga: Komisi II DPR gelar rapat virtual dengan KPU RI terkait Pilkada 2020
Baca juga: Komisi II DPR RI sepakati penundaan Pilkada Serentak 2020
Penundaan itu tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut.
Dalam SE yang ditandatangani Ketua KPU RI Arief Budiman pada 21 Maret 2020 tersebut, tahapan ditunda berdasarkan pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terkait COVID-19 sebagai pandemi global.
Kemudian, penundaan itu juga berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam, serta keputusan Kepala BNPB terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.
Ruang lingkup penundaan meliputi pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
