BEM SI minta pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan warga

BEM SI minta pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan warga

Penjual menyortir bawang merah yang dijual di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (26/3/2020). Pemerintah akan menyalurkan insentif berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk mendorong daya beli masyarakat ditengah pandemi virus corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

bertanggung jawab atas kebutuhan hidup dasar manusia
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Remy Hastian meminta pemerintah untuk menomorsatukan keselamatan warga dalam menangani pandemi COVID-19.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, BEM SI menuntut pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang meletakkan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat di bawah hal apapun termasuk pariwisata dan atau kebijakan lainnya.

"Termasuk pada kegiatan yang memberikan kesempatan dalam mencari keuntungan ekonomi semata, sehingga akan menambah potensi jumlah korban lebih banyak," kata Remy.

Kemudian pemerintah perlu melakukan upaya secara maksimal baik dalam usaha preventif maupun pengendalian infeksi, manajemen keramaian publik dan aktivitas lainnya, yang akan mengakibatkan angka penyebaran virus yang lebih luas di Indonesia.

Selanjutnya, memperhatikan dengan khusus pelayanan dan kesejahteraan tenaga medis sebagai garda terdepan untuk penekanan angka penanganan kasus virus COVID-19, termasuk memastikan tes cepat diprioritaskan untuk kelompok rentan dengan gejala, Orang Dalam Pemantauan (ODP), serta tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19.

BEM SI juga menolak dengan tegas segala bentuk pembatasan ruang privasi termasuk darurat sipil dan menuntut pemerintah pusat, untuk segera menerapkan karantina wilayah yang sesuai dengan UU No 6 Tahun 2018.

"Termasuk bertanggung jawab atas kebutuhan hidup dasar manusia serta mempertimbangkan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, teknis operasional, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan."

Baca juga: Pemerintah-BI-OJK optimalkan bauran kebijakan jaga stabilitas ekonomi

Kemudian, mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan harga kebutuhan pokok, menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, dan termasuk pemenuhan Alat Perlindungan Diri (APD) serta kebutuhan medis yang terjangkau.

BEM SI juga menuntut DPR segera menggagalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan tidak memanfaatkan situasi serta kondisi saat ini untuk kepentingan elit dan lainnya.

"Hal itu akan mencederai demokrasi dan kesejahteraan rakyat," sambung dia.

Selanjutnya, menuntut DPR dan pemerintah bersinergi untuk selalu memprioritaskan kesejahteraan rakyat serta membuka ruang aspirasi dan demokrasi kepada masyarakat dalam mengambil kebijakan yang akan ditetapkan.

Terakhir, mengimbau kepada seluruh rakyat untuk bersatu melawan COVID-19 dengan tetap bersikap tenang, serta selalu melakukan prinsip hidup bersih dan sehat. Serta tidak mudah percaya pada kabar bohong yang disebar pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Madiun beri bantuan pangan bagi pekerja informal terdampak corona
 

Pewarta: Indriani
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Jamaah nyatakan senang dapat menjalankan Shalat Jumat

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar