Pemda DIY masih kaji PP Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemda DIY masih kaji PP Pembatasan Sosial Berskala Besar

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji. (FOTO ANTARA/Luqman Hakim)

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih melakukan kajian untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menangani wabah COVID-19.

"Kita sudah pelajari, nanti lalu saya minta ke biro hukum bersama BPBD melakukan kajian kira-kira apa yang harus kita tindaklanjuti," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu.

Baca juga: Pasien positif COVID-19 di DIY bertambah menjadi 24 orang

Baca juga: Satgas catat PDP COVID-19 di DIY jadi 154 orang

Baca juga: Sultan HB X minta pendatang isolasi mandiri 14 hari


Menurut Aji, sebelumnya Pemda DIY telah menetapkan status tanggap darurat bencana wabah virus corona baru atau COVID-19 yang berlaku sejak 20 Maret 2020 hingga 29 Mei 2020.

Melalui Keputusan Gubernur Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditandatangani Sultan HB X, juga disebutkan bahwa status itu dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.

Apabila memiliki kesesuaian dengan PSBB yang ditetapkan pemerintah pusat, maka menurut Aji, status tanggap darurat itu tetap digunakan.

"Kita kan masih menggunakan tanggap darurat, tapi kalau nanti dengan tanggap darurat sudah tidak ada masalah ya sudah kita pakai itu saja," kata Aji.

Menurut dia, pada dasarnya saat ini Pemerintah Pusat sedang menunggu agar pemerintah daerah segera menetapkan status terkait penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing.

"Nah kita kan tanggap darurat-nya yang pertama," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan tidak mempermasalahkan pemudik atau perantau yang kembali dari luar daerah di tengah wabah COVID-19.

Sultan menilai keputusan mereka untuk mudik tentu dilandasi berbagai alasan. Asalkan mereka mau mendisiplinkan diri dengan mengisolasi diri hingga 14 hari di rumah dengan melapor ke perangkat setempat maka tidak ada masalah.

"Mungkin karena dia pedagang di Jakarta karena zona merah tidak laku dagangannya, dari pada begitu lebih baik pulang, mungkin di Jakarta di-PHK ya lebih baik dari pada beban hidupnya mahal maka pulang, masa pulang tidak boleh," kata Raja Keraton Yogyakarta ini.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pengamat: Beda istilah pembatasan sosial bukan berarti beda esensi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar