Pembahasan pertama, pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI dan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.
Baca juga: Kerja legislasi dalam pusaran pagebluk
Baca juga: DPR minta RUU Pemasyarakatan disahkan di tengah wabah COVID-19
Baca juga: Terkait COVID-19, DPR: Tak tutup kemungkinan tunda bahas "omnibus law"
Kedua, pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI.
Agenda ketiga, pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.
Keempat, pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pembentukan Undang-undang dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Kelima, persetujuan terhadap tindak lanjut pembahasan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Keenam, Persetujuan terhadap tindak lanjut pembahasan RUU tentang Pemasyarakatan.
Dan ketujuh, pendapat fraksi-fraksi terhadap Perubahan Jadwal Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2021.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020
