Pemerintah tidak larang mudik, tapi warga diimbau tak pulang kampung

Pemerintah tidak larang mudik, tapi warga diimbau tak pulang kampung

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/3). (Indra Arief)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah tidak memberlakukan larangan mudik, tapi mengimbau agar masyarakat khususnya di DKI Jakarta tidak pulang kampung.

"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah ,namun pemerintah bersama seluruh tokoh masyarakat mengimbau atas dasar keselamatan bersama agar masyarakat tidak mudik pada tahun ini," kata Luhut di kantornya di Jakarta, Kamis.

Luhut menyampaikan hal tersebut melalui "video conference" setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan tema "Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik" dan "Persiapan Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H/2020 M".

Baca juga: Luhut Pandjaitan minta masyarakat tidak mudik

Baca juga: Jangan mudik !


"Pertimbangan utama bahwa orang kalau dilarang, tetap mudik saja, jadi kita tidak mau. Tapi kita imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik pasti membawa penyakit. Kalau kau bawa penyakit itu di daerah terbukti bisa meninggal, bisa keluargamu, kita tidak mau itu," ungkap Luhut.

Luhut yang saat ini menjabat sebagai Plt Menteri Perhubungan mengatakan bahwa pemerintah berusaha agar penggunaan angkutan umum sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19, khususnya untuk menjaga jarak (physical distancing)

"Terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan, kami akan segera merumuskan dan mengumumkan bersama kementerian/lembaga terkait, misalnya kalau sampai ada yang memaksakan diri untuk mudik, dia harus masuk karantina 14 hari di tempat mudiknya," tambah Luhut.

Menurut Luhut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan bila masih ada masyarakat yang mudik, sesampainya di kampung halaman ia akan langsung masuk karantina dan melakukan pemeriksaan kesehatan.

Baca juga: Legislator: Larangan mudik harus disertai sanksi

"Selain itu, juga memastikan kampung itu mau menerima orang mudik, karena sekarang banyak kampung di daerah tidak ingin menerima pemudik dari Jakarta, karena Jakarta ini kita lihat sepertinya pusat atau epsientrum dari COVID-19 dan kalau di tempat mudik itu kita anggap tidak aman lalu kembali ke Jakarta, bisa saja dia masuk karantina lagi selama 14 hari," tuturnya.

Pemerintah memilih jalan tersebut karena ingin tetap mencegah penyebaran COVID-19, namun tanpa membunuh sama sekali kegiatan-kegiatan ekonomi.

"Pemerintah pusat dan daerah akan berkoordinasi untuk memastikan masyarakat yang akan mudik dan harus melakukan isolasi seperti yang saya jelaskan tadi. Ini sudah terjadi di kampung-kampung atau daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur. Jadi sekarang kita tinggal intensifkan saja karena sudah menyadari bahaya COVID-19 ini," tambah Luhut.

Luhut mengaku ia juga sudah menerima sejumlah model penyebaran COVID-19 dari peneliti di berbagai universitas dan lembaga, seperti UI, UGM, ITB maupun BSSN.

Baca juga: Wapres: Pemerintah siapkan PP larangan mudik di tengah wabah COVID-19

"Mereka semua menyimpulkan bahwa jaga jarak sangat penting kalau kita mau selesaikan ini. Kalau kita tidak mau selesaikan, mau orang lain jadi korban gara-gara kita ya silakan dibuat. Saya kira tidak ingin keluarga kita, anak kita, istri kita itu jadi korban karena kita tidak disiplin," kata Luhut.

Sedangkan bagi mereka yang memutuskan untuk tidak mudik ke kampung halaman pada hari raya Idul Fitri, pemerintah juga sudah menyiapkan kompensasi. "Yang tidak mudik ada kompensasinya. Pertimbangan kita supaya ekonomi tidak mati sama sekali," tambah Luhut.

Hingga Rabu (1/4), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 1.677 kasus dengan 103 orang dinyatakan sembuh dan 157 orang meninggal dunia.

Baca juga: Soal larangan mudik, Mahfud: Sedang disiapkan

Baca juga: IDI harapkan pemerintah larang warga mudik hentikan penularan COVID-19

Baca juga: Wapres minta masyarakat tidak mudik Lebaran 2020


Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di 32 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif, yaitu DKI Jakarta (808), Jawa Barat (220), Banten (152), Jawa Tengah (104), Jawa Timur (104), Sulawesi Selatan (66), Yogyakarta (28), Bali (25), Sumatera Utara (22), Kalimantan Timur (21).

Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Kamis (2/4) pagi terkonfirmasi di dunia ada 935.957 orang yang terinfeksi virus Corona dengan 47.245 kematian dan 194.286 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 215.215 kasus, Italia 110.574 kasus, Spanyol 104.118 kasus, China 81.554 kasus, dan Jerman 77.981 kasus.

Jumlah kematian tertinggi saat ini terjadi di Italia, yaitu 13.155 orang, disusul Spanyol 9.387 orang, Amerika Serikat 5.110 orang, Prancis 4.032 orang, China 3.312 orang. Saat ini sudah ada lebih dari 202 negara dan teritori yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menko Marves minta profesional sebagai pengawas Sirkuit MotoGP

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar