Direktur Eksekutif Climate Action Network Tasneem Essop dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan saat ini, semua upaya difokuskan untuk memerangi pandemi COVID-19, pemerintah harus memprioritaskan kesehatan, keselamatan, dan pekerjaan warganya.
“Dalam keadaan ini, kami mengakui perlunya menunda sesi iklim Bonn dan COP26 hingga 2021,” katanya.
Meski demikian ia mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 terjadi dengan latar belakang krisis ekologi. Krisis yang mengancam kehidupan jutaan orang dan akan memperburuk risiko yang sudah dihadapi, sama seperti virus yang menyebar cepat, perubahan iklim juga tidak mengenal batas wilayah.
“Jika satu negara tidak aman, tidak ada negara yang aman. Penundaan sesi Bonn hingga akhir tahun ini dan COP untuk tahun depan tidak berarti penundaan ambisi iklim,” ujar Essop.
Baca juga: UNFCCC tunda KTT Perubahan Iklim hingga 2021
Baca juga: Bekerja dari rumah, Menteri LHK komunikasi dengan Presiden COP26
Senior Campaigner 350.org Inggris Anna Vickerstaff mengatakan sementara pandemi telah memaksa diplomasi iklim internasional untuk secara drastis melambat, aksi iklim harus tetap tinggi dalam agenda politik tahun ini.
Menurut dia, wabah virus corona membantu menunjukkan bagaimana sistem yang ada saat ini gagal melindungi yang paling rentan dan justru menghasilkan banyak krisis, termasuk kerusakan iklim.
Karenanya, ia mengatakan keadilan sosial, solusi yang dipimpin komunitas, keadilan dan hak-hak pekerja harus menjadi pusat dari setiap tindakan pemerintah untuk mengatasi kedua krisis itu.
Pemimpin praktik iklim dan energi global WWF Manuel Pulgar-Vidal mengatakan dalam keadaan pandemi, keputusan untuk menunda negosiasi iklim PBB di pertengahan tahun dan COP26 yang seharusnya berlangsung 9-20 November 2020 menjadi 2021 di Glasgow tidak dapat dihindari.
“Prioritas kolektif kita harus mengutamakan kesehatan dan kehidupan, itulah sebabnya kita harus memperlakukan COVID-19 dengan serius,” ujar dia.
Tetapi tindakan iklim harus tetap menjadi prioritas global yang tidak dapat dinegosiasikan. Itu berarti dunia juga harus fokus untuk menciptakan peluang kerja rendah karbon dan meningkatkan ketahanan ekonomi dan ekologi masyarakat.
Itu berarti negara-negara harus melanjutkan pekerjaan mereka untuk meningkatkan ambisi untuk mengatasi krisis iklim dengan cara yang adil secara sosial, dengan mendekarbonasikan ekonomi dan sistem energi, meningkatkan solusi berbasis alam dan menangani pertanian dan deforestasi yang tidak berkelanjutan, termasuk melalui upaya pemulihan ekonomi.*
Baca juga: FWD Life komitmen bantu pemerintah selamatkan lingkungan Indonesia
Baca juga: WWF Indonesia-FWD Life kerja sama selamatkan lingkungan
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
