Pemerintah siapkan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mudik

Pemerintah siapkan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mudik

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berbicara kepada wartawan usai di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (28/2/2020). ANTARA/Hanni Sofia/aa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah sudah menyiapkan paket bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu khususnya di ibu kota Jakarta yang memutuskan tidak mudik untuk mencegah penyebaran COVID-19.

"Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiapkan insentif dan bantuan sosial, bagi masyarakat golongan tidak mampu di tengah imbauan pemerintah untuk tidak mudik, nanti Menteri Sosial akan memberikan penjelasan teknis mengenai ini," kata Luhut di kantornya di Jakarta, Kamis.

Luhut menyampaikan hal tersebut melalui "video conference" setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan tema "Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik" dan "Persiapan Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H/2020 M".

Baca juga: Pemerintah gelontorkan bantuan sosial untuk redam pemudik dari Jakarta

Baca juga: Pemerintah ingin pastikan penerima bansos tidak mudik


"Kita berkoordinasi dengan Pemda DKI karena ada 3,7 juta (orang) yang harus dirawat. Kami bertukar data dengan Pak Gubernur dan Pak Menteri Sosial, sudah melakukan finalisasi, misalnya nanti karena pemberian 'voucher' bawaan barang. Kita lagi menghitung untuk tetap melibatkan Gojek dan Grab, sehingga mereka ada kerja juga. Nanti saya pikir dalam waktu ke depan akan terbentuk mekanismenya," tambah Luhut.

Presiden Jokowi dalam rapat terbatas menyatakan bahwa pemerintah pusat sudah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memasukkan 3,6 juta orang dalam jaring pengaman sosial di Jakarta, sebanyak 1,1 juta orang ditangani pemerintah DKI Jakarta dan 2,5 juta orang akan dibantu pemerintah pusat.

"Pemerintah sudah menyiapkan paket stimulus jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak. Kami sedang mengevaluasi seandainya ada hal-hal yang perlu ditambahkan lagi. Presiden memerintahkan coba disisir lagi, jangan sampai ada nanti penumpukan (bantuan) tapi ada yang tidak kebagian (bantuan)," tambah Presiden.

Baca juga: Pemerintah tidak larang mudik, tapi warga diimbau tak pulang kampung

Baca juga: Presiden minta jajaran pemerintah siapkan skenario mudik komprehensif


Teknis pelaksanaan di lapangan akan segera dibuat dengan target penyelesaian pada Jumat (3/4) sudah selesai dalam bentuk buku panduan dari menteri sosial.

"Jadi sekali lagi Presiden sudah memutuskan tadi untuk kita menghitung betul-betul, jangan sampai ada rakyat yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah dan sekali lagi saya garis bawahi, tidak ada keragu-raguan dari pemerintah atau lambat dalam membuat keputusan, sama sekali tidak," tegas Luhut.

Keputusan pemerintah untuk menerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan bukan "lockdown" seperti di beberapa negara lain, menurut Luhut, juga dilakukan agar rakyat yang berpendapatan rendah tidak menderita.

"Jadi mesti dipastikan, bantuan sosial atau bentuk-bentuk apapun nanti sampai pada rakyat yang terkecil dan itu tugas berat daripada pak menteri sosial yang sekarang sedang bekerja untuk itu," tambah Luhut.

Baca juga: Pemerintah siapkan skenario ganti hari libur untuk cegah warga mudik

Terkait kondisi COVID-19 di Indonesia, Luhut mengaku semakin baik."Terkendali dari data yang kita dapat, tapi ini menyangkut masalah maraton dan juga waktu. Sekali kita lengah, belum lewat 'peaknya' akan kembali lagi dia (COVID-19)," ungkap Luhut.

Sedangkan Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan program bantuan sosial khusus tersebut masih dirumuskan mekanismenya.

"Bansos khusus untuk mengurangi pemudik dari Jakarta ke daerah lain. Akan kita pikirkan juga bagaimana mekanisme dan persyaratannya agar yang dapat bansos ini tidak mudik. Kami belum ketemu mekanismenya tapi program khusus ini kita berharap penerimanya tidak mudik, detail di lapangan kita pikirkan antara kami dan pemerintah provinsi agar yang menerima benaran tidak mudik," kata Juliari.

Baca juga: Gerakan mudik warga Jakarta ubah masa puncak COVID-19, kata pakar UB

Baca juga: Legislator: Larangan mudik harus disertai sanksi

Baca juga: Jangan mudik !


Hingga Rabu (1/4), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 1.677 kasus dengan 103 orang dinyatakan sembuh dan 157 orang meninggal dunia.

Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di 32 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif berturut-turut, yaitu DKI Jakarta (808), Jawa Barat (220), Banten (152), Jawa Tengah (104), Jawa Timur (104), Sulawesi Selatan (66), Yogyakarta (28), Bali (25), Sumatera Utara (22), Kalimantan Timur (21).

Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Kamis (2/4) pagi terkonfirmasi di dunia ada 935.957 orang yang terinfeksi virus Corona dengan 47.245 kematian, sedangkan 194.286 orang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 215.215 kasus, Italia 110.574 kasus, Spanyol 104.118 kasus, China 81.554 kasus, dan Jerman 77.981 kasus.

Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Italia, yaitu 13.155 orang, disusul Spanyol 9.387 orang, di Amerika Serikat 5.110 orang, Prancis 4.032 orang, China 3.312 orang. Saat ini sudah ada lebih dari 202 negara dan teritori yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menko Marves minta profesional sebagai pengawas Sirkuit MotoGP

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar