Baleg DPR lakukan uji publik RUU Omnibus Law Ciptaker

Baleg DPR lakukan uji publik RUU Omnibus Law Ciptaker

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kanan) menyerahkan dokumen kepada Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas (ketiga kiri) pada rapat kerja bersama yang diselenggarakan oleh Baleg DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan Baleg akan melakukan uji publik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dengan berbagai elemen, sebelum melakukan pembahasan RUU tersebut.

"Langkah awal adalah menyusun jadwal pembahasan, setelah itu lakukan uji publik dengan semua pemangku kepentingan. Karena sudah banyak pihak yang mengajukan permintaan audiensi kepada Baleg," kata Supratman kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, saat ini langkah prioritas yang akan dilakukan Baleg adalah melakukan uji publik karena sudah banyak pihak yang meminta untuk audiensi seperti serikat pekerja.

Supratman mengatakan Baleg akan menyusun jadwal dan mekanisme uji publik pada hari Senin (8/4).

"Ada yang sudah pernah audiensi namun akan kami undang lagi dan ada yang belum sempat lakukan audiensi. Jadi semua kelompok pekerja akan kami undang untuk didengar aspirasinya," ujarnya.

Baca juga: Airlangga janji akan sosialisasi RUU Omnibus Law ke seluruh Indonesia

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, Baleg juga akan mendengarkan pihak-pihak lain yang dianggap bisa memberikan masukan terhadap RUU Ciptaker seperti para pakar dan akademisi dari perguruan tinggi.

Selain itu dia mengatakan, pembahasan RUU tersebut masih akan menunggu Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah dan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dari sembilan fraksi yang ada di DPR.

Sebelumnya, DPR RI dalam Rapat Paripurna pada Kamis (2/4) memutuskan akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di Badan Legislasi DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin membacakan keputusan itu dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2019-2020 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4).

"Persetujuan terhadap surat presiden tanggal 7 Februari 2020 berkenaan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang telah dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus), pada tanggal 1 April 2020 disepakati untuk diteruskan ke tingkat Badan Legislasi," kata Azis Syamsuddin.

Baca juga: Baleg DPR siap jika diminta bahas Omnibus Law Ciptaker

Baca juga: Pimpinan DPR: PP tidak bisa ubah UU

Baca juga: Salah ketik RUU Ciptaker, DPR: Diperbaiki saat pembahasan

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020

OSS, konsep pemerintah untuk integrasikan perizinan investasi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar