Kemarin, Indonesia berpotensi lima besar hingga napi yang dibebaskan

Kemarin, Indonesia berpotensi lima besar hingga napi yang dibebaskan

Satgas Pamtas Yonif Raider 641/Beruang bersama instansi terkait, melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadal WNI yang akan masuk ke Indonesia dari Malaysia melewati PLBN Entikong.  (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah informasi penting dan menarik menghiasi berita politik pada Sabtu (4/4) kemarin, mulai dari Indonesia berpotensi lima besar COVID-19 hingga penjelasan Mahfud MD soal narapidana yang akan dibebaskan ditengah wabah COVID-19.


Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca hari ini.

1. Denny: Indonesia berpotensi lima besar COVID-19 jika mudik dibolehkan

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengatakan jika Pemerintah Pusat tidak melarang kegiatan mudik Lebaran 2020, besar kemungkinan Indonesia akan melejit masuk ke dalam lima besar negara yang paling terpapar virus corona atau COVID-19.

"Saat ini lima negara yang paling terpapar virus corona atau COVID-19 yakni, Amerika Serikat urutan pertama sebanyak 245.380 kasus, kedua Spanyol (117.710 kasus), ketiga Italia (115.242 kasus), keempat Jerman (85.263 kasus), dan kelima China (81.620 kasus)," kata Denny JA dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini


2. Dewan Pers usul pemerintah beri stimulus pada perusahaan pers

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengusulkan kepada Pemerintah untuk memberi stimulus pada perusahaan pers, berupa subsidi pembelian bahan baku (kertas) dan atau langkah pemberian keringanan pajak.

"Khususnya kepada media cetak di daerah yang kian terpuruk akibat naiknya Dolar Amerika Serikat. Kondisi itu memicu kenaikan harga kertas," ujar Nuh berdasarkan rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini


3. Mahfud jelaskan 30 ribu Napi yang akan dibebaskan bukan napi koruptor

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menjelaskan bahwa 30 ribu narapidana yang akan dibebaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu bukan narapidana koruptor.

"Masyarakat harap tenang. Sampai sekarang belum ada napi koruptor yang dibebaskan secara bersyarat," kata Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd yang terpantau di Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini


4. Satgas Pamtas lakukan pendataan WNI pelintas batas cegah COVID-19

Pontianak (ANTARA) - Satgas Pamtas Yonif Raider 641/Beruang bersama instansi terkait melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang akan masuk ke Indonesia dari Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat, untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.

"Kami bersama instansi terkait berpartisipasi dalam proses pendataan dan pemeriksaan terhadap WNI tersebut sehingga dapat dipantau sampai ke daerah tujuannya. Hal ini tentu dimaksudkan agar kita mampu mendeteksi dan mencegah penyebaran COVID-19," kata Dansatgas Pamtas Yonif R-641/Bru Letkol (Inf) Kukuh Suharwiyono di Sanggau, Kalimantan Barat, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini


5. KSAD akan siapkan mobile X-Ray demi tingkatkan layanan pasien COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa akan menyiapkan fasilitas mobile X-Ray di RSPAD Gatot Subroto demi meningkatkan pelayanan rumah sakit rujukan pasien COVID-19 tersebut.

Dalam video telekonferensi lanjutan yang berlangsung Rabu (1/4/2020), salah seorang dokter RSPAD melaporkan kepada Andika mengenai kebutuhan pengadaan mobile X-ray beserta perlengkapan penunjang pelayanan pasien COVID-19 lainnya.

“Kami membutuhkan lima mobile x-ray, 15 wall shielding, dan tiga flat digital radiografi (FDR), dan lima baju pelindung radiasi secepatnya. Kami sudah ajukan untuk (mobile) x-ray, namun barang tersebut perkiraan akan sampai sekitar pertengahan April,” ujar dokter tersebut berdasarkan rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini
 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Presiden bahas penanganan COVID-19 bersama tokoh lintas agama

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar