Kemarin, kekayaan ketua MA hingga penindakan penghina pejabat

Kemarin, kekayaan ketua MA hingga penindakan penghina pejabat

Layar menampilkan "live streaming" Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, M Syarifuddin, memberikan pidato saat Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 dari Gedung MA di Jakarta, Senin (6/4/2020). Syarifuddin terpilih sebagai ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 menggantikan Hatta Ali yang akan memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita hukum kemarin (Selasa 7/4) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari jumlah harta kekayaan Ketua Mahkamah Agung (MA) yang baru terpilih M Syarifuddin hingga kritik Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, terkait Surat Telegram Kapolri tentang penindakan tegas bagi penghina presiden dan pejabat pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

Berikut lima berita hukum kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

Ketua MA terpilih M Syarifuddin punya total kekayaan Rp3,6 miliar
Ketua Mahkamah Agung (MA) yang baru terpilih M Syarifuddin berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memiliki total kekayaan senilai Rp3.635.205.852.

Selengkapnya baca di sini

Pakar hukum apresiasi sikap presiden terkait napi koruptor
Pakar hukum pidana dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Karolus Kopong Medan, SH.MHum, mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo untuk tidak membebaskan napi tindak pidana korupsi dalam menghadapi wabah virus Corona (COVID-19).

Selengkapnya baca di sini

Kapolri terbitkan surat telegram atasi persoalan alkes
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri mengenai pelaksanaan tugas jajaran reskrim dalam mengatasi masalah keterbatasan jumlah alat pelindung diri (APD), hand sanitizer dan alat kesehatan lainnya.

Selengkapnya baca di sini

Dapat asimilasi, 330 napi di Bogor bebas
Sebanyak 330 narapidana di tiga lembaga pemasyarakatan yang berlokasi di Bogor Jawa Barat dibebaskan karena mendapatkan asimilasi berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Selengkapnya baca di sini

Sahroni kritik telegram Kapolri terkait tindak tegas penghina pejabat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengkritik Surat Telegram Kapolri salah satunya terkait penindakan tegas bagi penghina presiden dan pejabat pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan berpotensi "abuse of power".

Selengkapnya baca di sini

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kemlu tempuh kerja sama hukum bagi ABK korban eksploitasi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar