Legislator: Gandeng perusahaan kesehatan, percepat penanganan COVID-19

Legislator: Gandeng perusahaan kesehatan, percepat penanganan COVID-19

Ilustrasi: Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengikuti Rapid Test COVID-19 ketika tiba dari Malaysia di Bandara Internasional Kualanamu Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/hp.

Tentu dalam melakukan relaksasi, pemerintah tidak bisa melakukan sendiri, harus menggandeng pihak lain
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu berharap pemerintah agar segera melakukan relaksasi baik terhadap produk impor maupun produk dalam negeri, guna memenuhi kebutuhan untuk penanganan wabah Virus Corona baru atau COVID-19.

“Tentu dalam melakukan relaksasi, pemerintah tidak bisa melakukan sendiri, harus menggandeng pihak lain. Kita mengetahui di Indonesia banyak sekali perusahaan yang berkonsentrasi pada bidang kesehatan, di antaranya adalah GP Farmasi, IPMG, Gakeslab, dan ASPAKI,” kata Sri Rahayu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Menperin minta industri tekstil dan otomotif bantu tanggulangi Corona

Dia berharap agar pemerintah melibatkan asosiasi perusahaan untuk mempercepat e-katalog nasional dengan maksud mewujudkan ketersediaan obat dan alat kesehatan COVID-19 dan non-COVID-19.

Selain itu pemerintah juga diharapkan perlu memastikan jaminan mobilitas pekerja industri obat dan alat kesehatan beserta distribusinya dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Semangat tepat sasaran juga perlu diterapkan dalam penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) medis ke berbagai rumah sakit di daerah yang terdampak. Dalam hal ini pemerintah harus memiliki database yang selalu diperbaharui terkait rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang tenaga kesehatannya memerlukan APD.

Baca juga: BKPM: perusahaan kesehatan manfaatkan fasilitas percepatan perizinan

Sri Rahayu juga berpesan agar pemerintah terus menguatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota dalam hal memastikan bahwa APD sudah sampai di daerah agar langsung didistribusikan dan benar-benar sampai tujuan.

“Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah berkoordinasi dengan pihak yang berwenang menindak secara tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan pelarangan ekspor sementara alat kesehatan dan obat penanganan COVID-19,”ujarnya.

Legislator itu meminta kepada BPOM untuk melakukan inovasi pengembangan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) untuk menciptakan obat-obatan bagi pasien COVID-19 serta meningkatkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai obat yang dapat digunakan sebagai pencegah COVID-19 dan meningkatkan sistem imunitas tubuh.

Baca juga: Siap halau hambatan, BKPM harap investor tingkatkan produksi alkes

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

KPU tetapkan 120 calon terpilih legislator Jatim

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar