Pemprov DKI Jakarta gelontorkan bansos, ini kriterianya

Pemprov DKI Jakarta gelontorkan bansos, ini kriterianya

Jakarta mulai salurkan bansos Pembatasan Sosial Berskala Besar

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan kriteria bagi warga miskin dan rentan miskin yang berhak menerima bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk dukungan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah diberlakukan sejak Jumat (10/4).

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Irmansyah, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa target penerima bansos sebanyak 1,2 juta kepala keluarga (KK) yang bermukim di DKI Jakarta. Bansos ini didistribusikan setiap hari, selama 9-24 April.

Bantuan yang diberikan berupa paket komoditas bahan pangan pokok, yaitu beras 5 kg, bahan makanan berprotein 2 kaleng, minyak goreng 0,9 liter 1 bungkus, biskuit 2 bungkus, masker kain 2 buah dan sabun mandi 2 batang.

Irwansyah menegaskan tidak ada pemberian bantuan berupa uang tunai.

Baca juga: 36.963 warga DKI Jakarta sudah lakukan tes cepat COVID-19
Baca juga: DKI Jakarta distribusikan bansos kepada 1,2 juta KK terdampak PSBB

Berikut kriteria masyarakat miskin dan rentan miskin di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berhak menerima bansos:

• Warga/masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
• Penerima bantuan eksisting Kartu Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta (KJP Plus, KJMU, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas, Kartu Pemenuhan Kebutuhan Dasar (KSD) Anak, PMT-AS, dan Pangan Murah Jakarta);
• Memiliki penghasilan kurang dari Rp. 5 juta/ bulan;
• Terkena PHK atau dirumahkan dengan pengurangan atau tidak menerima gaji;
• Tutup usaha/ tidak bisa berjualan kembali;
• Pendapatan/ omzet berkurang drastis akibat pandemi COVID-19.


Selain warga Jakarta, bansos juga mengakomodir warga yang bermukim di DKI, meski memiliki KTP dari daerah lain. Mereka diminta melaporkan kepada RW setempat untuk kemudian mengisi formulir permohonan Bantuan Sosial PSBB COVID-19 dan wajib melampirkan surat keterangan domisili dari Ketua RT setempat.

Sementara itu, karyawan yang dirumahkan maupun mengalami Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) wajib melampirkan surat PHK dari perusahaannya untuk bisa menerima bansos dari Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Langgar PSBB, aparat gabungan tutup puluhan toko di PGC

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pemerintah finalisasi bansos produktif untuk UMKM

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar