Pemerintah harus fokus pada perkotaan karena 55 persen penduduk tinggal di perkotaanJakarta (ANTARA) - Ekonom Senior Chatib Basri menyarankan agar pemerintah fokus untuk menangani wabah virus corona baru atau COVID-19 yang terjadi di perkotaan karena sebagian besar penduduk tinggal di kota.
“Pemerintah harus fokus pada perkotaan karena 55 persen penduduk tinggal di perkotaan sehingga jika pemerintah tidak dapat melindungi ini sangat berbahaya,” katanya di Jakarta, Senin.
Chatib mengatakan upaya untuk fokus mengatasi wabah COVID-19 di perkotaan salah satunya dengan memberikan jaring pengaman sosial yang mampu mencukupi kebutuhan dasar masyarakat.
Baca juga: Ekonom: Relaksasi pajak tak banyak bantu, karena banyak usaha rugi
Hal itu seiring dikeluarkannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga masyarakat di perkotaan yang mayoritas bekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek online tidak dapat bekerja.
“Ada konsekuensi jika fokus pada sektor kesehatan karena mengharuskan orang untuk tinggal di rumah seperti WFH jadi pemerintah perlu menyediakan perlindungan sosial. Anda dibayar untuk tinggal di rumah,” ujarnya.
Chatib mengatakan jaring pengaman sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus mencukupi kebutuhan masyarakat agar mereka tidak bergeser atau kembali ke desa sehingga penyebaran COVID-19 dapat ditekan.
Menurut Chatib, wabah COVID-19 akan semakin sulit ditangani jika telah masuk ke pedesaan karena fasilitas kesehatan yang tidak memadai.
"Jika tidak ada stimulus yang cukup di perkotaan, orang akan pergi ke daerah pedesaan. Fasilitas kesehatan di daerah pedesaan sangat buruk jadi sekali masuk akan sulit ditangani,” ujarnya.
Tak hanya itu, dukungan pemerintah untuk dunia usaha juga sangat penting karena diperkirakan tiga sampai enam bulan ke depan perusahaan-perusahaan akan mulai mengalami tekanan finansial.
Baca juga: Ekonom imbau perbankan tetap salurkan kredit di tengah wabah COVID-19
Oleh sebab itu, peran pemerintah dibutuhkan dalam menekan potensi meningkatnya kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) karena perbankan harus tetap menyalurkan kredit kepada perusahaan.
Chatib mengatakan hal tersebut harus dilakukan sebagai upaya dalam rangka mengurangi potensi adanya pengangguran dalam jumlah besar ketika wabah COVID-19 telah berakhir.
“Penting bagi sektor perbankan untuk terus memberikan kredit. Kalau kita tidak mendukung perusahaan terutama usaha kecil menengah maka mereka akan bangkrut lalu akan pengangguran besar-besaran,” ujarnya.
Baca juga: Ekonom harapkan kartu pra kerja perkuat ketahanan ekonomi RI
Baca juga: Erick Thohir tunjuk Chatib Basri jadi Wakil Komisaris Utama Mandiri
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2020
