Pemerintah perlu persiapkan strategi antisipasi PHK dampak pandemi

Pemerintah perlu persiapkan strategi antisipasi PHK dampak pandemi

Sejumlah pekerja pabrik berjalan di luar area pabrik saat jam istirahat di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (7/4/2020). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dampak dari wabah virus COVID-19 menyebabkan sebanyak 452.657 orang harus dirumahkan dan di-PHK atau pemutusan hubungan kerja yang terdiri dari pekerja di sektor formal dan informal. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/hp.

Potensi PHK ini tidak hanya menimpa buruh harian lepas, pekerja kantoran pun tidak menutup kemungkinan
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah perlu betul-betul mempersiapkan strategi yang tepat dalam rangka mengantisipasi banyaknya pekerja yang mengalami PHK terkait dengan pandemi COVID-19 yang telah melanda banyak daerah di Tanah Air.

"Potensi PHK ini tidak hanya menimpa buruh harian lepas, pekerja kantoran pun tidak menutup kemungkinan bernasib serupa jika wabah COVID-19 terus berkepanjangan," kata Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam rilis di Jakarta, Selasa.

Untuk itu, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menginginkan adanya kebijakan agar para pekerja itu bisa tetap bertahan pada masa-masa sulit.

Ia menginginkan pemerintah daerah dapat secara rutin memberikan bantuan sosial bagi kalangan masyarakat di berbagai daerah yang terdampak secara ekonomi.

Menurut dia, bila tidak ada bantuan sosial yang memadai, maka dicemaskan program Pembatasan Sosial Berskala Besar juga tidak efektif bila diberlakukan.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo, melaporkan terdapat 1,6 juta masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan dirumahkan oleh perusahaannya, karena dampak ekonomi dari pandemi virus Corona baru atau COVID-19.

“Dari laporan para menteri, ada 1,6 juta warga yang sudah PHK dan dirumahkan sehingga harus segera diberikan kartu Pra-Kerja,” kata Doni dalam konferensi pers secara virtual usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4).

Dalam rapat itu, Doni mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri untuk mempercepat penyaluran insentif program Kartu Pra-Kerja kepada warga yang terkena PHK dan dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Selain itu, seluruh bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak virus Corona baru atau COVID-19 harus mulai disalurkan pada pekan ini.

Bansos itu antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai, Kartu Sembako, bantuan tambahan sembako di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan berbagai bantuan sosial lainnya.

Baca juga: 967 pekerja alami PHK di Gresik akan diikutkan Kartu Pra Kerja
Baca juga: Gugus Tugas : 1,6 juta warga kena PHK dan dirumahkan karena COVID-19

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

30 Menit - Cerita Sandiaga Uno bangkit usai alami PHK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar