Reuters melaporkan, tim beranggotakan empat orang itu dipimpin oleh ahli hukum Afrika Selatan Richard Goldstone dan akan tiba di Jalur Gaza pada 1 Juni.
Pernyataan tim itu menyebut bahwa mereka akan berada sekitar satu pekan di wilayah tersebut.
Misi itu akan masuk Jalur Gaza melalui titik perlintasan Rafah dari Mesir, kata pernyataan itu. Hal tersebut dinyatakan secara tidak langsung karena Israel tidak memberi izin masuk untuk tim itu.
Sebelumnya, jurubicara PBB mengatakan bahwa Goldstone telah berulang kali mengirim surat kepada pemerintah Israel untuk meminta visa dan izin masuk tapi tidak menerima jawaban positif.
Goldstone mengatakan awal bulan ini bahwa ia berharap dapat berkunjung ke Jalur Gaza dan Israel selatan serta mengadakan dengar pendapat umum mengenai kejahatan perang mungkin telah dilakukan dalam konflik Desember-Januari itu.
Pemeriksaan umum itu mungkin akan diadakan pada kunjungan berikutnya yang direncanakan pada akhir Juni.
Tim akan menemui para korban dan saksi dari yang diduga pelanggaran, lembaga sosial masyarakat, organisasi masyarakat madani dan badan-badan BBB.
Menurut satu kelompok hak asasi manusia Palestina, 1.417 orang termasuk 926 warga sipil telah tewas dalam serangan Israel 27 Desember 2008 - 18 Januari 2009 di wilayah dari 1,5 juta orang yang diperintah HAMAS itu. Sekitar sepertiga dari korban tewas sipil menurut laporan adalah anak-anak.
Israel kehilangan 10 tentara dan tiga warga sipil dalam perang itu, yang negara tersebut lancarkan dengan alasan untuk menghentikan tembakan roket lintas-perbatasan oleh gerilyawan. Negara itu mengatakan 1.166 warga Palestina telah tewas, 295 dari mereka warga sipil.
Kelompok-kelompok HAM internasional telah menyerukan penyelidikan independen terhadap aksi tentara Israel di Jalur Gaza. Hal itu dipicu oleh kehancuran beberapa tempat permukiman penduduk Jalur Gaza dan tembakan artileri yang megandung zat fosfor putih yang dapat menimbulkan luka bakar hebat.
Selain permukiman warga, serangan Israel itu juga telah merusak dan menghancurkan banyak bangunan milik pemerintah dan organisasi seperti PBB. Badan dunia itu bahkan telah menuntut ganti rugi dari Israel karena kehancuran sekolahnya.
Israel mengatakan pernyelidikan internal oleh pasukan bersenjatanya bulan lalu tidak menemukan bukti kelakuan tidak senonoh yang serius oleh tentaranya.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
