DPP Golkar sahkan kepengurusan di Malut

DPP Golkar sahkan kepengurusan di Malut

Sekretaris DPD Golkar Maluku Utara, Arifin Djafar (ANTARA/Abdul Fatah)

Pihaknya saat ini tengah menunggu jadwal pelantikan pengurus DPD Golkar Malut
Ternate (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku Utara (Malut) menyatakan, usulan pengesahan komposisi dan personalia kepengurusan DPD Golkar Malut yang ditujukan ke DPP Golkar telah disahkan dan menunggu jadwal pelantikan pengurus periode 2020-2025.

"Surat DPD Golkar bernomor 01/Golkar-MU-IV/2020 tentang permohonan pengesahan komposisi dan personalia DPD Partai Golkar Malut periode 2020-2025 yang ditujukan ke Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto telah disahkan, tinggal menunggu SK yang dikeluarkan DPP Golkar untuk dilakukan pelantikan pengurus," kata Sekretaris DPD Golkar Malut, Arifin Djafar, di Ternate, Jumat.
Baca juga: DPD Golkar Malut ancam pecat 10 legislator tak hadiri musda


Karena itu, kata Arifin, pihaknya saat ini tengah menunggu jadwal pelantikan pengurus DPD Golkar Malut, namun belum ada kepastian agenda pelantikannya, sebab seluruh pengurus DPP Golkar saat ini fokus dalam penanganan COVID-19.

Arifin menjelaskan, dengan adanya pengesahan komposisi kepengurusan DPD Golkar Malut ini, tentunya memutus seluruh keinginan sejumlah kader Golkar lainnya yang menggelar Musda di Hotel Boulevard Ternate, meskipun tanpa disertai dengan rekomendasi dari DPP Golkar.

Untuk itu, DPD Golkar Malut telah inventarisir badan pengurus sekitar 17 orang termasuk anggota DPRD sekitar 10 orang di kabupaten/kota dan anggota DPRD yang mendukung adanya musda illegal yang digelar bersamaan dengan pelaksanaan Musda Golkar tertanggal 16 Maret 2020 yang dihadiri Waketum DPP Golkar Dr Rizal Mallarangeng dan Erwin Aksa.

Dia menjelaskan, anggota DPRD yang akan dilakukan pemecatan dari badan pengurus, bakal diproses sampai dilakukan pemecatan dari Partai Golkar, ketika sudah dilakukan pemecatan pastinya yang bersangkutan akan dilakukan pergantian antarwaktu (PAW).
Baca juga: 402 personel TNI-Polri disiagakan di Musda Golkar Malut


Kendati pemecatan pengurus dan anggota merupakan kewenangan dari DPP Partai Golkar. Namun, DPD Golkar Malut terus memproses sampai ke DPP maupun Mahkamah Partai, agar tidak melanggar ketentuan partai, serta menjadi pelajaran bagi anggota lain.

Sebelumnya, pada 16 Maret 2020 lalu, DPD Golkar Malut di bawah kepengurusan Alien Mus menggelar Musda V di Sahid Daffam Hotel dihadiri seluruh pengurus DPD Golkar Malut kabupate/kota bersama pengurus DPP Golkar yang dibuka Waketum Rizal Mallarangeng dan Erwin Aksa.

Tetapi, di hari yang sama sejumlah kader Golkar bersama anggota legislator Partai Golkar lainnya menggelar musda tandingan berlangsung di Boulevard Hotel tanpa adanya rekomendasi DPP Golkar, saat itu menetapkan Syukur Mandar sebagai ketua terpilih.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

BPK & DPR targetkan kasus Jiwasraya selesai 2023

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar