Realokasi anggaran COVID-19, Kementerian ATR pangkas biaya Rp2 triliun

Realokasi anggaran COVID-19, Kementerian ATR pangkas biaya Rp2 triliun

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. ANTARA/Mentari Dwi Gayati.

kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan sebagian anggaran yang tidak terlalu penting di berbagai kementerian untuk membantu masyarakat yang kesulitan akibat dampak corona
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pemotongan anggaran hampir Rp2 triliun sebagai efisiensi biaya kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara optimal pada masa pandemi COVID-19.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan pemangkasan anggaran tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan virus corona (COVID-19).

"Seperti yang kita ketahui, kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan sebagian anggaran yang tidak terlalu penting di berbagai kementerian untuk membantu masyarakat yang kesulitan akibat dampak corona ini," kata Sofyan Djalil pada konferensi virtual bersama media di Jakarta, Jumat.

Sofyan menjelaskan anggaran yang akan dilakukan efisiensi atau realokasi, yakni seluruh pos dan program-program yang tidak terlalu mendesak, seperti biaya perjalanan dinas, biaya rapat dan pertemuan, serta biaya yang berkaitan management support.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto memaparkan anggaran yang dipangkas pada awalnya sekitar Rp900 miliar, kemudian terdapat pemotongan kembali hingga Rp1 triliun.

Oleh karena itu, ia meminta agar para direktur jenderal di lingkup Kementerian ATR/BPN, serta kantor pertanahan wilayah dapat membuat program penyesuaian.

Namun demikian, Himawan menegaskan bahwa sejauh ini pelaksanaan sertifikasi dan pengukuran tanah masih tetap berjalan sesuai target. Bahkan, layanan pertanahan akan dioptimalkan berbasis digital setelah masa pandemi COVID-19 selesai.

"Kami melihat sejauh ini masih bisa mengejar dan target kita belum kita kurangi walaupun ada kemungkinan penyesuaian. Kita lebih banyak program sertifikat yang divalidasi ke digitalisasi sehingga setelah COVID-19 ini, bisa dilayani secara elektronik," kata dia.

Pada masa pandemi COVID-19 dan penerapan bekerja dari rumah (work from home/WFH), Kementerian ATR/BPN tetap membuka layanan pertanahan dengan mengoptimalkan layanan secara digital.

Sejak tahun lalu, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan layanan pertanahan terintegrasi secara elektronik, yang terdiri dari Layanan Elektronik Hak Tanggungan/HT-el (Pendaftaran Hak Tanggungan, Roya, Cessie, Subrogasi), Layanan Elektronik Informasi Pertanahan (Zona Nilai Tanah (ZNT), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Pengecekan) dan Modernisasi Layanan Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.

Baca juga: Tangani Covid-19, Kementerian ATR realokasi anggaran perjalanan dinas
Baca juga: Stimulus BPN, HGU-HGB yang habis bisa diperpanjang sampai akhir tahun
Baca juga: Susun rencana strategi, Kementerian ATR fokus 7 poin hingga 2024

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

DPR minta BPK memitigasi penggunaan anggaran COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar