Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, mulai melakukan sosialisasi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) Coronavirus Disease (COVID-19) setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 17 April 2020.

"Sejumlah poin penting yang diatur dalam rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar saat ini sedang digodok. Saat ini sedang berjalan sosialisasinya, " tutur Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Makassar, Ismail Hajiali, Sabtu.

Ia menyebutkan sosialisasi mulai diberlakukan pada 17-20 April, selanjutnya tahap uji coba tiga hari, Selasa-Kamis atau 21-23 April dan penindakan secara resmi mulai Jumat, 24 April-7 Mei 2020 berjalan selama 14 hari. PSBB ini dapat diperpanjang jika dianggap perlu.

Dalam aturan PSBB disebutkan untuk pembatasan larangan, yakni aktivitas di luar rumah, seperti penutupan sekolah dan siswa diminta belajar dari rumah, bekerja dibatasi dan diganti bekerja di rumah, tempat ibadah ditutup sementara, namun dibolehkan memutar Adzan di Masjid dan membunyikan lonceng di Gereja.

Baca juga: Pemkot Makassar diminta sosialisasi PSBB sebelum diterapkan

Selanjutnya, penghentian sementara aktivitas penduduk di tempat atau fasilitas umum dengan audiens di atas lima orang, penghentian sementara aktifitas sosial budaya yang menimbulkan kerumunan orang, pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.

Warga yang beraktifitas di luar rumah wajib menggunakan masker. Untuk moda transportasi, semua moda baik udara, darat dan laut, baik sifatnya umum dan pribadi tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang hanya 50 persen.

"Tetap menerapkan jarak aman antara penumpang. Kendaraan roda dua baik umum dan pribadi dilarang membawa penumpang selain barang," ujar Ismail.

Sementara untuk pengecualian aktivitas pekerjaan adalah pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, baik itu penyediaan, pengolahan maupun pengiriman.

Dikecualikan, untuk aktifitas pekerjaan di sektor kesehatan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, media cetak dan elektronik maupun daring (online).
 
Flayer Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Coronavirus Disease (COVID-19).


Selanjutnya, sektor keuangan, perbankan dan sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu.

Sementara itu untuk fasilitas umum pemenuhan kebutuhan dasar sehari hari menurut Ismail tetap di buka. Beberapa fasilitas umum yang tetap buka dengan menerapkan Physical Distancing yakni rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.

"Termasuk pasar rakyat, toko swalayan berjenis minimarket, supermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan. Toko atau warung kelontong, jasa binatu atau laundry, toko bangunan serta toko ternak pertanian," ucapnya.

Baca juga: Menko PMK ajak kementerian-lembaga sosialisasi dan terapkan PSBB

Selanjutnya, untuk usaha penyedia makanan dan minuman hanya dibolehkan menganut sistem dibungkus bawa pulang atau Take Away. Pembangkit listrik, layanan air minum, bank, kantor asuransi, ATM, dan layanan sistem pembayaran.

"Penyedia layanan internet, media massa, distributor bahan bakar, minyak, gas, bensin, apotik serta toko peralatan medis, layanan ekspedisi barang, dibolehkan beroperasi," katanya.

"Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administrasi dan sanksi pidana," tegasnya.

Bagi warga yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut diminta untuk mengakses website infocorona.makassar.go.id, menghubungi call center 112 serta Hotline Dinas Kesehatan 0852 5587 5751, 0811 468 894. Sementara itu, terkait jaminan sosial disiapkan hotline dengan nomor 0821 5745 5351, 0821 5745 5350.

Baca juga: Ada 10 jenis angkutan prioritas pada PSBB

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020