KPU Ogan Komering Ulu segera aktifkan fungsi PPK dan PPS

KPU Ogan Komering Ulu segera aktifkan fungsi PPK dan PPS

Ketua KPU Kabupaten OKU, Naning Wijaya. (Antara News Sumsel/Edo Purmana)

Baturaja (ANTARA) - KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan segera mengaktifkan fungsi penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk bertugas melaksanakan proses Pilkada serentak 2020 di wilayah setempat.

"Dalam waktu dekat ini atau menjelang Pilkada 2020 fungsi PPK dan PPS akan segera diaktifkan," kata Ketua KPU Ogan Komering Ulu (OKU), Naning Wijaya di Baturaja, Minggu.

Dia mengemukakan, sebelumnya PPK dan PPS yang sudah dilantik tersebut sempat dinonaktifkan karena terjadi penundaan proses Pilkada serentak 2020 di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten OKU akibat pandemi COVID-19.

Mewabahnya virus corona atau COVID-19 yang berdampak pada penundaan seluruh kegiatan di KPU OKU termasuk proses pilkada yang sebelumnya dijadwalkan pada September 2020, diundur dilaksankan Desember akhir tahun mendatang.

"Alhamdulillah jadwal Pilkada serentak 2020 mulai menemukan titik terang setelah hampir seluruh tahapan yang belum terlaksana terpaksa ditunda dampak pandemi COVID-19," katanya.

Menurut dia, semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak ini mulai dari Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR, Badan Pengawas Pemilu dan KPU RI akhirnya menyetujui jadwal pemilihan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

"Tahapan pilkada tahun ini diundur selama tiga bulan dari jadwal semula. Sebelumnya KPU mengajukan empat opsi jadwal pelaksanaan pilkada serentak yakni Desember 2020, Maret 2021, Juni 2021 dan September 2020," jelasnya.

Terkait hal itu, kata dia, opsi manapun yang dipilih oleh pihak berkompeten ini pada prinsipnya KPU OKU siap melaksanakan tahapan pilkada serentak termasuk segera mengaktifkan fungsi PPK dan PPS tersebut.

"Termasuk untuk anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU juga tidak ada kendala. Sebab, setelah adanya kejelasan jadwal pilkada yang tetap dilaksanakan tahun ini, artinya anggaran tidak jadi dibekukan," ujarnya.

Baca juga: KPU NTT masih tunggu perppu penundaan pilkada serentak 2020

Baca juga: Anggota KPU Rakasandi bersiap bantu Pilkada Serentak Desember 2020

Baca juga: Perludem: Perppu Pilkada sebaiknya terbit sebelum akhir Mei 2020

Baca juga: Komnas HAM apresiasi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

 

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kejati Sultra bentuk posko pengaduan pilkada serentak

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar