Pemprov Gorontalo tetap perketat akses masuk meski Menkes tolak PSBB

Pemprov Gorontalo tetap perketat akses masuk meski Menkes tolak PSBB

Sejumlah aparat dan tenaga medis melakukan penjagaan dan pemeriksaan penumpang di Pelabuhan Gorontalo. (ANTARA/HO/Humas Pemprov Gorontalo)

Kami bukan menutup tapi memeriksa
Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo berencana tetap memperketat akses masuk di perbatasan, meski Menteri Kesehatan (Menkes) telah menolak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan daerah ini.

Salah satu pembatasan yakni dengan memperketat akses masuk darat, laut, dan udara.

Rencananya setiap penumpang yang masuk akan dilengkapi dengan pemeriksaan rapid test. Jika yang bersangkutan positif dari hasil rapid test dan berstatus pendatang, maka akan dipulangkan saat itu juga.

"Kami bukan menutup tapi memeriksa. Contohnya di Posko Atinggola perbatasan Gorontalo dan Sulut, ada masyarakat dari Sulawesi Utara yang ingin masuk Gorontalo. Ketika dilihat ada indikasi, maka saat itu juga dilakukan rapid test. Kalau dia masyarakat Gorontalo, dia langsung kami karantina," kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, usai rapat video conference dengan bupati/wali kota dan unsur forkopimda, Senin.
Baca juga: Menkes belum setujui PSBB Provinsi Gorontalo


Rapat tersebut untuk mencari alternatif rencana pembatasan sosial di daerah.

Pemerintah kabupaten sudah menyiapkan sendiri lokasi karantina untuk orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang terindikasi positif.

Khusus Kota Gorontalo, akan dikarantina di mess haji yang menjadi lokasi karantina pemerintah provinsi.

Pembatasan lainnya adalah rencana penutupan pasar harian tradisional. Penjual dan pedagang diminta mulai membiasakan diri dengan aplikasi daring yang disiapkan oleh pemerintah setempat.

Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango sudah mengembangkan aplikasi belanja online atau daring.

"Sudah ada tiga daerah yang mengembangkan aplikasinya. Sudah kami putuskan tadi untuk penutupan, tapi butuh sosialisasi kepada masyarakat. Penutupan pasar harian diserahkan ke kabupaten dan kota," katanya lagi.

Rusli berharap ada keseragaman dan solusi terbaik untuk penutupan pasar harian, karena jika satu daerah melarang dan daerah lain memperbolehkan, maka akan terjadi perpindahan penjual dan pembeli.

"Saya sampaikan ke bupati dan wali kota untuk duduk bersama mencari solusi terbaik. Kita tutup pasar harian juga tidak mudah. Kalau aplikasi online belum bisa dijangkau semua. Kita mencari solusi dan menyelesaikan masalah tanpa masalah," ujarnya pula.
Baca juga: Gubernur Gorontalo sebut pembagian sembako sebagai instruksi Presiden

Pewarta: Debby H. Mano
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Delapan provinsi jadi prioritas gerakan bermasker

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar