Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:
Masa WFH untuk ASN diperpanjang hingga 13 Mei
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran yang memperpanjang masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau work from home (WFH) hingga 13 Mei, sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
"Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) bagi ASN diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan," demikian diatur dalam SE Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2020 yang ditandatangani Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
NTT tutup pos perbatasan negara untuk pelintasan orang
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memutuskan untuk menutup pos perbatasan negara dengan Timor Leste yang ada di Pulau Timor untuk pelintasan orang untuk mencegah penyebaran virus Corona jenis baru (COVID-19).
"Mulai malam ini kami akan menutup pos perbatasan dengan negara Timor Leste di Mota Ain, Mota Masin, dan Wini, dan tidak diperkenankan untuk perlintasan orang," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu, di Kupang, Senin malam.
Selengkapnya di sini
MPR minta Pemerintah jelaskan urgensi pembebasan narapidana
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Pemerintah menjelaskan dan meyakinkan masyarakat terkait urgensi pembebasan narapidana dan anak yang telah dibebaskan tersebut tetap berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham dan Balai Pemasyarakatan.
"Karena program pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak di lapas, rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di seluruh Indonesia akan terus berlangsung hingga pandemik COVID-19 di Indonesia berakhir," kata Bamsoet dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
Wali Kota Semarang perhitungkan secermat mungkin ajukan PSBB
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, tidak ingin emosional dalam pengajuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota Jawa Tengah ini berkaitan dengan pandemik COVID-19.
Wali kota yang akrab disapa Hendi ini di Semarang, Senin, meminta, wacana PSBB di Semarang diperhitungkan dengan cermat berkaitan dengan dampaknya.
"Persoalannya kalau hanya Semarang sendiri apakah nanti efektif," kata politikus PDI Perjuangan ini.
Selengkapnya di sini
Mathla'ul Anwar menunda pelaksanaan Muktamar ke-20
Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) memutuskan untuk menunda pelaksanaan Muktamar Ke-20 Mathla’ul Anwar yang sedianya akan diselenggarakan pada awal Juni 2020 di Jakarta, mengingat belum meredanya pandemik COVID-19.
"Sebelumnya Mathla’ul Anwar mengagendakan Muktamar ke-20 pada 19-21 Juni 2020 di Pondok Gede, Jakarta. Namun, karena adanya pandemik COVID-19, muktamar diundur ke September atau Desember 2020," kata Ketua Umum PBMA KH Ahmad Sadeli Karim kepada pers, di Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
