Kemampuan untuk mendeteksi daerah-daerah yang rawan pangan ini menjadi penting sekaliJakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyatakan bahwa berbagai BUMN bidang pangan diharapkan dapat terus antisipatif dalam menjaga stok, aksesibilitas, dan harga pangan serta terus dapat bersinergi guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
"Saya berharap, klaster BUMN Pangan ini betul-betul tidak sekedar reaktif tetapi sangat antisipatif untuk melakukan berbagai antisipasi dengan data-data yang sekarang ini ada," kata Aria Bima dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah juga diharapkan dapat menyusun peta jalan dalam rangka melakukan sinergi antar-BUMN pangan dalam mewujudkan strategi untuk perbaikan kinerja perusahaan seraya berintegrasi mewujudkan kedaulatan pangan.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu berpendapat, diperlukan percepatan, kemandirian dan kedaulatan pangan yang mampu memanfaatkan aset dan infrastruktur yang ada dengan melakukan sinergi dan meningkatkan kerjasama semaksimal mungkin untuk mewujudkan percepatan kedaulatan pangan.
Baca juga: Anggota Komisi VI minta BUMN turut jaga ketersediaan bahan pokok
Komisi VI DPR RI juga meminta kepada Kementerian BUMN dan BUMN pangan untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi secara terintegrasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, dalam arti ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, keamanan pangan, kemandirian dan kelangsungan pangan yang terjamin.
"Kemampuan untuk mendeteksi daerah-daerah yang rawan pangan ini menjadi penting sekali. Kita tidak bisa menempatkan wilayah Indonesia yang demikian luas dengan jumlah penduduk 260 juta penduduknya ini dalam suatu situasi kondisi ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang sama," ujarnya.
Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo menginginkan reformasi dilakukan besar-besaran pada sektor pangan di Tanah Air di tengah pandemi COVID-19.
Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual bertopik Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa, mengatakan situasi masa darurat COVID-19 ideal untuk dijadikan momentum reformasi sektor pangan.
“Situasi COVID-19 ini marilah kita jadikan momentum, sekali lagi ambil ini sebagai momentum reformasi besar-besaran dalam sektor pangan di negara kita. Jangan kehilangan momentum kita,” kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Wabah corona, Erick Thohir: BUMN pangan dan pupuk jaga stok
Ia menekankan perlunya langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Terlebih organisasi pangan dunia FAO pun telah memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia sehingga harus direspons dengan waspada dan hati-hati.
Sebelumnya, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengingatkan bahwa ketahanan pangan dapat disebut sebagai prioritas utama selain kesehatan publik, ketika terjadi bencana seperti pandemi COVID-19.
"PascaCOVID-19 menjadi momentum untuk mengubah paradigma ketahanan pangan Indonesia supaya mengikuti paradigma ketahanan pangan internasional yang dicanangkan Food and Agriculture Organization (FAO)," kata Felippa Ann Amanta.
Baca juga: Wujudkan stabilisasi pangan, holding BUMN harus segera direalisasikan
Baca juga: Menguji ketahanan pangan nasional di tengah wabah Corona
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
