"Ini (anggaran 'refocusing', red.) segera disampaikan ke seluruh masyarakat. Biar masyarakat itu tenang. Kalau masyarakat tenang, saya yakin imunnya juga akan kuat," katanya di Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu.
Baca juga: Anggota DPR soroti pemangkasan anggaran sektor pangan
Sunarna mengatakan hal itu usai menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) berupa ratusan baju hazmat untuk tenaga medis dan ribuan masker untuk masyarakat di Pendopo Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.
Menurut dia, saat ini sudah ada beberapa daerah yang melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga perlu juga percepatan jangan sampai ada kekurangan bahan kebutuhan pokok dan sebagainya.
Baca juga: Anggota DPR RI nilai Kementan lambat realisasikan bantuan ke petani
"Saya pikir bahwa Menteri Pertanian ini harus kerja keras. Tapi memang kami ingatkan kepada Menteri Keuangan juga terkait dengan anggaran 'refocusing' kementerian ini kurang begitu respons juga karena di Kementerian Pertanian bukannya ditambah tapi malah dipotong sekitar Rp7 triliun," kata dia yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas dan Cilacap).
Ia mengatakan kementerian yang mengurusi masalah pangan itu justru seharusnya mendapatkan tambahan, bukannya pengurangan dari anggaran yang sudah ada, yakni dari Rp21 triliun ke Rp14 triliun.
Baca juga: Anggota DPR apresiasi penggalakan pembelian hasil karet petani lokal
Sunarna mengaku kedatangannya ke Cilacap juga untuk mengecek kesiapan daerah terkait dengan apa yang akan dilakukan pemerintah pusat dalam rangka pemberian bantuan stimulus maupun padat karya.
"Jadi, seperti apa nanti padat karya yang mau dilakukan, juga stimulus yang akan dilakukan termasuk dari mitra-mitra kami, dari Kementerian Pertanian juga sudah mengalokasikan sekitar Rp7 triliun untuk padat karya dan stimulus, untuk bahan pangan langsung," katanya.
Ia mengatakan saat rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), anggaran KLHK itu juga sudah diefisienkan sekitar Rp2,6 triliun yang nantinya akan diberikan sebagai bantuan untuk seluruh masyarakat, baik masyarakat perhutanan sosial, hak pengusahaan hutan (HPH) maupun kehidupannya di sekitar hutan dan sebagainya.
Baca juga: Anggota DPR sarankan Kartu Prakerja diubah jadi modal usaha rakyat
Selain itu, kata dia, di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga akan dilakukan "refocusing" anggaran.
"Siang ini kami juga akan rapat (secara jarak jauh) dengan KKP untuk 'refocusing' anggarannya KKP, untuk persetujuannya akan dilakukan segera juga," katanya.
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
