Kemenaker: Padat karya infrastruktur untuk korban PHK COVID-19

Kemenaker: Padat karya infrastruktur untuk korban PHK COVID-19

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam sesi diskusi secara daring di Jakarta, Rabu (22/4/2020). ANTARA/Katriana

... kegiatannya adalah dengan mempekerjakan korban PHK untuk melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan-kawasan industri, perusahaan dan di gerbang-gerbang desa, guna mengurangi risiko penyebaran.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan padat karya infrastruktur merupakan program strategi jangka pendek yang diupayakan untuk para korban PHK terdampak pandemi COVID-19.

"Jadi program ini terutama untuk yang terdampak PHK, selain (program) Kartu Prakerja," kata Menteri Ketenagakerjaan  Ida Fauziyah dalam sesi diskusi secara daring di Jakarta, Rabu.

Program tersebut menargetkan para pekerja atau buruh yang terkena dampak PHK akibat wabah COVID-19 yang melumpuhkan perekonomian tidak hanya di Indonesia tetapi juga hampir di seluruh dunia.

Dalam perencanaannya Kemenaker bekerja sama dengan serikat pekerja, serikat buruh dan kegiatannya adalah dengan mempekerjakan korban PHK untuk melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan-kawasan industri, perusahaan dan di gerbang-gerbang desa, guna mengurangi risiko penyebaran.
Baca juga: Kemnaker catat 1,9 juta pekerja dirumahkan akibat COVID-19

Dalam program tersebut, Kemenaker juga memberikan insenfit sebagai perangsang kerja bagi para korban PHK.

"Ini sebenarnya program reguler, tetapi disesuaikan karena penerima manfaatnya adalah korban PHK dan programnya lebih banyak untuk penyemprotan disinfektan," katanya.

Kemudian, selain padat karya infrastruktur, Kemenaker juga membuat program padat karya produktif sebagai bagian dari strategi jangka pendek yang diupayakan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat wabah COVID-19.

Program padat karya produktif tersebut, kata Menaker, menargetkan masyarakat desa dan juga para korban PHK.

"(Dalam program ini) kami akan memperkuat BLK (Balai Latihan Kerja) yang dimiliki Pemerintah Pusat dan BLK milik Pemerintah Daerah (Pemda)," katanya.
Baca juga: Gubernur: Jatim dapat kuota 15 ribu orang ikuti Kartu Prakerja

Kemenaker juga, katanya, telah memiliki 1.113 BLK komunitas yang bisa diarahkan untuk melakukan program karya produktif.

"Juga kami mengajak lembaga-lembaga pelatihan kerja yang lain yang selama ini memang bekerja sana dengan Kemenaker," ujar menteri.

Bentuk kegiatan dari program padat karya produktif adalah untuk merespons kebutuhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19, yaitu dengan membuat masker, disiinfektan dan handsanitizer.

Hasil produksi dari program tersebut akan dijual dengan harga murah kepada masyarakat desa dan kepada masyarakat di sekitar daerah tempat produksi.
Baca juga: Perlindungan pekerja di tengah pandemi
Baca juga: Pakar: Jangan manfaatkan pandemi COVID-19 untuk hindari kewajiban THR

Pewarta: Katriana
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kadin sarankan pemerintah talangi THR pekerja

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar