AS: Peluncuran satelit militer Iran langgar resolusi PBB

AS: Peluncuran satelit militer Iran langgar resolusi PBB

Noor, satelit militer pertama Iran, diluncurkan ke orbit oleh Garda Revolusi Iran di sebuah lokasi yang dirahasiakan di Iran, Rabu (22/4/2020). Iran berhasil luncurkan satelit militer pertamanya di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat. ANTARA FOTO/Tasnim News Agency/Handout via REUTERS/wsj.

Washington (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan peluncuran satelit militer Iran melawan resolusi dewan keamanan PBB.

Ia menyebut Iran harus bertanggung jawab atas peluncuran satelit militer itu.

Garda Revolusi Iran telah berhasil meluncurkan satelit militer pertama ke orbit di tengah peningkatan ketegangan dengan Amerika Serikat atas program nuklir dan rudal Teheran.

Militer AS mengatakan teknologi balistik jarak jauh yang digunakan untuk menempatkan satelit ke orbit juga dapat memungkinkan Teheran meluncurkan senjata jarak jauh, termasuk hulu ledak nuklir.

Teheran menyangkal pernyataan AS bahwa kegiatannya itu merupakan kedok untuk pengembangan rudal balistik.

Baca juga: Iran akan luncurkan satelit, yang dianggap AS kedok pengembangan rudal

Iran menegaskan tidak pernah berupaya mengembangkan senjata nuklir.

Resolusi PBB tahun 2015 "menyerukan" Iran untuk menahan diri hingga delapan tahun dari pengembangan rudal balistik untuk mengirimkan senjata nuklir. Resolusi itu dikeluarkan menyusul kesepakatan dengan enam kekuatan dunia untuk membatasi program nuklir Iran.

Beberapa negara berpendapat bahwa bahasa dalam resolusi itu tidak mewajibkan Iran untuk menghentikan program nuklirnya.

"Setiap negara memiliki kewajiban kepada PBB dan mengevaluasi apakah peluncuran rudal ini konsisten dengan resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Pompeo kepada wartawan, merujuk pada resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

"Saya pikir Iran perlu bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan," tambahnya.

Baca juga: Satelit militer perdana Iran sukses mengorbit

Sebagian besar sanksi PBB yang dijatuhkan pada Iran dicabut pada Januari 2016 ketika pengawas nuklir PBB mengonfirmasi bahwa Teheran memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian nuklir 2015 dengan Inggris, Prancis, Jerman, China, Rusia, dan Amerika Serikat. Namun, Iran masih dikenai embargo senjata, yang akan berakhir pada Oktober.

Sanksi dan pembatasan PBB terhadap Iran tercantum dalam resolusi 2015, yang juga mengabadikan perjanjian nuklir Iran 2015.

Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat sejak pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada 2018 menarik diri dari perjanjian itu dan menerapkan kembali sanksi AS terhadap Iran.

Sumber: Reuters

Baca juga: Uni Eropa sesalkan penolakan AS terkait bantuan ekonomi bagi Iran

Baca juga: Iran khawatirkan warganya di penjara AS di tengah wabah corona
 

Pemerintah siap bangun 2 satelit tambahan dukung pendidikan dan kesehatan

Penerjemah: Azis Kurmala
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar