Pemerintah perlu perkuat data terkait revitalisasi KUMKM

Pemerintah perlu perkuat data terkait revitalisasi KUMKM

Perajin membuat kursi dengan bahan kayu aloy di Jalan Sisingamangaraja, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (20/4/2020). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan mengatakan pemerintah segera merilis kebijakan relaksasi dan stimulus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan anggaran Rp150 triliun untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/wsj.

Tanpa data apapun yang kita kerjakan akan sulit tercapai
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah diminta memperkuat data yang dibutuhkan untuk revitalisasi koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) sebagai tulang punggung perekonomian bangsa selama ini.

"Kami Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar ada perubahan harus dimulai dari upaya reorganisasi sekaligus revitalisasi Kemenkop UKM antara lain dengan menambahkan deputi baru yaitu deputi data dan revitalisasi," kata Anggota Komisi VI DPR RI Gilang Dhiela Fararez dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kebutuhan akan kelengkapan pendataan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan sehingga dibutuhkan struktur khusus di dalam tubuh Kemenkop UKM.

Gilang menekankan pentingnya kebutuhan data dan ahli riset guna melakukan pendataan menyeluruh terhadap jumlah koperasi dan UMKM yang selama ini tidak terdata.

"Tanpa data apapun yang kita kerjakan akan sulit tercapai, untuk itu pembenahan harus segera dilakukan," katanya.

Ia menegaskan bahwa terkait dengan pendataan bagi koperasi dan UMKM ini harus menjadi bagian dari reformasi total kita terhadap sektor usaha rakyat.

Namun, lanjutnya, jika dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 masih memungkinkan diperbaiki tetapi urusan pembiayaan dan lainnya, ada baiknya hal tersebut dilakukan pascapandemi.

Sebagaimana diwartakan, Kementerian Koperasi dan UKM memberikan sejumlah stimulus terintegrasi dengan kementerian lainnya untuk memitigasi dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah serta ultra mikro.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik memaparkan bahwa stimulus yang diberikan itu, mulai dukungan pembiayaan, seperti relaksasi Kredit Usaha Mikro dan Ultra Mikro, hingga peluncuran program belanja di warung tetangga.

"Kami memberikan stimulus pinjaman baru untuk usaha mikro dan ultra mikro. Mereka yang sudah masuk atau sebelumnya sudah meminjam, perlu ada relaksasi, tapi di saat yang sama juga memulai usaha baru, perlu untuk pinjaman baru," kata Riza dalam diskusi daring yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (19/4).

Riza menjelaskan Kemenkop UKM juga memberikan stimulus pinjaman lunak kepada koperasi dengan anggaran Rp2 triliun melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi UMKM.

Kemudian, Pemerintah juga segera meluncurkan program belanja di warung tetangga sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat terhadap produk UMKM sekaligus mempermudah memasok kebutuhan sehari-hari masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Program ini bekerja sama dengan Bulog dan sembilan klaster pangan BUMN meliputi RNI, Berdikari, Perindo, Perinus, PT Garam, BGR, PPI, SHS, dan Pertani dalam program tersebut sebagai warehouse untuk warung UMKM atau koperasi.

Baca juga: DPRD Kulon Progo dorong pemkab revitalisasi UMKM
Baca juga: Bank Bukopin revitalisasi bisnis Swamitra dukung perkembangan koperasi
Baca juga: Pemerintah segera rilis kebijakan relaksasi dan stimulus untuk UMKM

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pentingnya pendampingan bagi UMKM  dalam pemasaran daring

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar