Tekad itu menurut dia, penting diwujudkan untuk mencegah terjadinya kebuntuan akibat penghentian aktivitas perekonomian yang berlarut-larut.
"Sangat berbahaya jika penerapan pembatasan sosial berlarut-larut. Durasi pembatasan sosial yang berkepanjangan tidak hanya memenjarakan masyarakat di rumah masing-masing, tetapi juga akan menuntun semua orang ke dalam perangkap kebuntuan yang bisa menyebabkan penderitaan berkepanjangan," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Dia menilai pembatasan yang berlarut-larut akan memerangkap semua orang pada kebuntuan karena tidak ada lapangan kerja yang tersedia walaupun semua orang ingin bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau upah.
Pada akhirnya menurut dia, yang terjadi kemudian adalah menggelembungnya jumlah warga miskin.
Politisi Partai Golkar itu menilai situasi saat ini memang masih belum terjadi kebuntuan karena semua orang masih berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga dinamika kehidupan bisa segera pulih.
"Penderitaan akibat menurun atau hilangnya nilai penghasilan komunitas pekerja juga masih bisa diatasi dengan jaringan pengaman sosial yang disediakan pemerintah," ujarnya.
Namun dia mengingatkan jika pandemi COVID-19 tidak segera bisa diakhiri, pembatasan sosial dengan ragam ketentuan pengetatan tentunya harus berlanjut dan akibatnya adalah pabrik berhenti produksi dan kegiatan distribusi dibatasi serta diperketat.
Baca juga: Menyelamatkan manusia, merawat ekonomi
Menurut dia, tidak hanya itu, layanan transportasi massal dikurangi dalam skala ekstrem, pusat perbelanjaan atau mal dan restoran harus tutup sehingga konsekuensinya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terhindarkan.
Bamsoet mencontohkan, saat ini di Jawa Tengah dan Yogyakarta, sekitar 30 ribu pekerja sektor pariwisata terancam kehilangan pekerjaan, lalu di Bali juga berpotensi rugi hingga Rp135 triliun akibat sepinya wisatawan.
"Maskapai penerbangan lokal mencatat rugi lebih dari Rp2 triliun. Para petani dan buruh sawit terancam kelaparan akibat ekspor sawit melambat," katanya.
"Itulah penggalan dari keseluruhan penderitaan masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang mengharuskan diterapkannya pembatasan sosial dengan ketat. Tentu sangat banyak karyawan yang dirumahkan atau berkurang pendapatannya," kata Bamsoet.
Bamsoet yang juga menjadi Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu menilai, untuk menghindari kebuntuan, sejumlah negara mulai melonggarkan ketentuan penguncian atau "lockdown".
Dia mencontohkan Pemerintah Tiongkok telah mencabut status isolasi provinsi Hubei dan Wuhan, begitu juga dengan Korea Selatan.
"Di Eropa, mulai dari Italia, Spanyol, Jerman, Prancis, Denmark, Austria dan Ceko juga melakukan hal yang sama. Sejumlah kegiatan produktif masyarakat pun mulai bergeliat lagi," ujarnya.
Dia menilai apabila ingin tidak terjadi kebuntuan akibat terhentinya aktivitas perekonomian, masyarakat Indonesia harus berambisi segera memulihkan semua sendi dinamika kehidupan. Syaratnya menurut dia adalah harus ditumbuhkan kesadaran dan keinginan memutus rantai penularan COVID-19 secara bersama.
Baca juga: Bamsoet luncurkan program "MPR Peduli-Lawan COVID-19"
Baca juga: MPR ajak masyarakat beri sumbangan gotong royong lawan COVID-19
Baca juga: Bamsoet sumbang APD bagi tenaga medis
Baca juga: Ketua MPR berikan bantuan pada keluarga terdampak COVID-19
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
