Harus ada alokasi khusus jaminan pengaman sosial untuk kelompok masyarakat miskin ini, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir.Jakarta (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan di tengah pandemi COVID-19 ini agar ada alokasi khusus jaminan sosial bagi nelayan yang diperkirakan sekitar 25 persen dari mereka masih berada di garis ambang kemiskinan nasional.
"Harus ada alokasi khusus jaminan pengaman sosial untuk kelompok masyarakat miskin ini, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir. Anggaran Rp110 triliun untuk rakyat terdampak harus sampai ke nelayan, jangan salah sasaran," kata Ketua DPP PKS Bidang Pekerja Petani Nelayan, Riyono dalam rilis di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pandemi COVID-19 merupakan ancaman, antara lain dapat mengakibatkan ketidakberdayaan secara ekonomi bagi kalangan nelayan kecil dan masyarakat pesisir di berbagai daerah.
Apalagi ia megingatkan bahwa saat ini nelayan dalam kondisi sulit. Apalagi 90 persen kapal tangkap nelayan kecil adalah kapal dengan ukuran rata-rata 10 gross tonnage (GT) ke bawah.
Baca juga: Menteri Edhy: Produksi perikanan terus ditingkat walau ada pandemi
"Nelayan kecil kita sekitar 800.000 jiwa dikalikan Rp600.000selama 3 bulan, hanya butuh Rp1,44 triliun. Itu angka kecil dan menyentuh langsung kehidupan nelayan kecil, jadi tidak ada alasan untuk negara tidak mampu," katanya.
Selain itu, ujar dia, hal lain yang tak kalah penting adalah alokasi pemulihan ekonomi nelayan kecil yang usaha mereka berskala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Sebelumnya Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tegal Warnadi mengharapkan pemerintah dapat membeli hasil tangkapan nelayan di harga normal dalam rangka menjaga keberlangsungan aktivitas hulu di industri perikanan nasional.
Baca juga: HNSI harapkan pemerintah beli hasil tangkapan nelayan
Baca juga: Menteri Edhy: Sektor perikanan jawaban untuk lapangan pekerjaan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
