Laporan dari Kuala Lumpur

PPI: Bantu lebih banyak lagi pekerja migran di Malaysia terancam lapar

PPI: Bantu lebih banyak lagi pekerja migran di Malaysia terancam lapar

Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia menerapkan social distancing saat duduk berbaris untuk menjalani pendataan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (23/4/2020). ANTARA FOTO/Agus Alfian/jhw/aww/am.

PPI Malaysia sepenuhnya mengapresiasi KBRI Kuala Lumpur dan KJRI di beberapa wilayah Malaysia yang selama ini sudah luar biasa maksimal membantu pekerja migran Indonesia
Kuala Lumpur (ANTARA) - Pengurus Pusat Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia (PPIM) mendesak pemerintah pusat membantu lebih banyak lagi kepada pekerja migran Indonesia (PMI) di negeri jiran itu yang terancam kelaparan akibat terdampak COVID-19.

Pernyataan tersebut disampaikan dan ditandatangani Ketua Umum PPIM Periode 2019/2020 Muhammad Rajiv Syarif dan Sekretaris Jenderal Abdis Salam di Kuala Lumpur, Selasa.

Surat pernyataan sikap itu dikirimkan ke Presiden Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), KBRI Kuala Lumpur dan PPI Dunia.

Rajiv meminta pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur secara lebih giat lagi.

"PPI Malaysia sepenuhnya mengapresiasi KBRI Kuala Lumpur dan KJRI di beberapa wilayah Malaysia yang selama ini sudah luar biasa maksimal membantu pekerja migran Indonesia," katanya.

Dalam surat pernyataan tersebut PPI Malaysia juga meminta agar pemerintah memberikan informasi mengenai perkembangan COVID-19 secara transparan kepada masyarakat dan mendorong pemerintah untuk membuat pusat informasi agar tidak terjadi tumpang tindih informasi antar sesama elite pemerintah di pusat maupun di daerah.

Mereka juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang selama masa pandemi, tidak menyebarkan berita palsu (hoaks) dan mematuhi arahan dari pemerintah.

"Mendukung sikap pemerintah terkait opsi pemotongan gaji para petinggi negara, anggota DPR maupun DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dewan komisaris dan direksi BUMN serta aparatur sipil negara, khususnya eselon 1 dan 2 untuk dialokasikan ke anggaran penanganan COVID-19," katanya.

Kemudian mendorong pemuka agama untuk membantu pemerintah dalam menciptakan keharmonisan antarumat beragama agar tidak terjadi konflik horizontal.

PPI Malaysia juga mendorong pemerintah untuk tegas melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mensosialisasikan program tersebut dengan jelas kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Kami juga meminta pemerintah untuk senantiasa menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok yang beredar di masyarakat dan mendesak pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang miskin dan rentan miskin dengan memberikan bantuan kebutuhan pokok seperti makanan dan bantuan langsung tunai," katanya.

PPIM juga mendesak pemerintah untuk memastikan pemerataan dan penyebarluasan alat kesehatan di setiap daerah seperti PCR (Polymerase Chain Reaction), alat pelindung diri (APD) dan lain-lain, demikian Muhammad Rajiv Syarif.

Baca juga: Lazismu PWM Jatim sumbang PMI Malaysia Rp150 juta

Baca juga: Kemensos siapkan enam balai karantina pekerja migran dari Malaysia

Baca juga: Pemerintah akan kirim bantuan bagi WNI di Malaysia

Baca juga: Pemerintah kaji skema bantuan untuk PMI pulang ke Indonesia

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Polri gandeng Senkom sebagai pelacak COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar