"Tim ini bertugas untuk terjun langsung ke masyarakat, khususnya di kawasan yang belum melakukan protokol kesehatan," ujarnya ketika dihubungi di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, warga harus didampingi dan harus ada tim supervisi yang tak sekadar mengawasi, tetapi juga menjadi konsultan bagi masyarakat.
Tugasnya, kata dia, memberikan sosialisasi, menerima keluhan dan aspirasi warga serta menjembatani aspirasi ke gugus tugas atau pemerintah.
Baca juga: Tidak ada kepadatan kendaraan hari kedua PSBB di Surabaya
Baca juga: Gubernur Jawa Timur minta industri atur proses kerja selama PSBB
"Pembentukannya tentu harus seizin DPRD setempat," ucap Kepala Pusat Informas dan Humas (PIH) Unair tersebut.
Selain itu, untuk melawan COVID-19, aparat saja dinilai tidak cukup, perlu pelibatan warga sehingga menjaga solidaritas.
"Makanya di tim pendampingan harus ada tokoh masyarakat setempat. Perannya sangat penting untuk membangun kesadaran warga," katanya.
Penyebaran COVID-19 di Jatim, terutama di Surabaya, dinilai potensi laju penularannya termasuk pada kategori darurat dan mengancam hajat hidup.
"Karena itulah Negara seharusnya melakukan tindakan 'upaya paksa' dengan tujuan melindungi kehidupan warga," kata dosen FISIP Unair tersebut.
Sementara itu, pantauan di kawasan Surabaya Utara, tidak sedikit masyarakat mengabaikan protokol kesehatan meski sudah diberlakukan PSBB.
Tak hanya tidak menggunakan masker, terlihat masih banyak yang mengabaikan jaga jarak aman physical distancing, terutama saat malam hari.
Di sisi lain, pelaksanaan PSBB di "Surabaya Raya" yang meliputi Surabaya, Sidoarjo dan Gresik resmi diberlakukan 28 April 2020 dan digelar selama 14 hari atau dijadwalkan berakhir pada 11 Mei 2020.*
Baca juga: Terminal Madiun terkena imbas pemberlakuan PSBB di Surabaya
Baca juga: PSBB di Surabaya banyak pelanggaran karena sosialisasi minim
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
