"Kebijakan bantuan kepada kelompok masyarakat kelas menengah perlu dipikirkan karena mereka rentan kembali miskin setelah gelombang PHK menimpa para pekerja," kata Lestari yang akrab disapa Rerie dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Presiden Jokowi cari cara jaga daya beli masyarakat miskin di desa
Baca juga: Pemerintah siapkan BLT untuk warga miskin hingga pengojek daring
Baca juga: Wapres: Tagihan listrik masyarakat miskin akan diringankan
Menurut dia, kelompok masyarakat kelas menengah punya peran sebagai penopang perekonomian nasional, berdasarkan data Bank Dunia menyatakan 115 juta orang Indonesia berada di kelas menengah atau hampir separuh dari total penduduk Indonesia yang jumlahnya di kisaran 260 juta.
Dia mengatakan, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 20 April 2020 mencatat 2,1 juta orang dari 116.370 perusahaan kena PHK dan dirumahkan sementara.
"Apabila penanggulangan wabah COVID-19 memakan waktu yang lebih lama dari perkiraan, bisa jadi jumlah kelas menengah yang rawan miskin terus bertambah," ujarnya.
Beberapa kebijakan menurut dia sebenarnya sudah dikeluarkan pemerintah untuk kelas menengah dalam menghadapi dampak wabah COVID-19 misalnya pembebasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) bagi pekerja yang diperluas tidak hanya pada sektor manufaktur tetapi juga ke 18 sektor usaha lain.
Namun dia menilai dampak COVID-19 berpotensi memukul lebih dalam kelompok masyarakat kelas menengah dan melihat jumlah masyarakat kelas menengah yang cukup besar, perlu dipikirkan mekanisme pemberian bantuan bagi mereka.
Rerie merujuk beberapa keluhan kelas menengah seperti biaya listrik non-subsidi, biaya pendidikan di sekolah swasta yang menjadi tanggungan mereka, termasuk pinjaman di bank.
"Ada yang penghasilan perbulannya tinggal Rp2 juta bahkan ada yang hanya mengantongi Rp500 ribu. Jumlah itu jelas tidak bisa menutupi biaya operasional rumah tangga yang sudah terlanjur tinggi sehingga perlu dipikirkan bersama bagaimana agar mereka tidak jatuh lebih dalam," katanya.
Rerie berharap pemerintah untuk segera memperbaharui data penerima Bansos dengan memasukkan kelompok kelas menengah yang terkena PHK. Menurut dia apabila data sudah valid, pemerintah juga bisa mengajak partisipasi pihak swasta dalam menyalurkan bantuan sosial.
"Kecepatan dan ketepatan dalam memperbaharui data berpotensi mencegah pergerakan para pekerja terdampak wabah COVID-19 dari kota-kota besar ke kampung halaman untuk memutus mata rantai penyebaran," katanya.
Baca juga: Masyarakat miskin jangan khawatir kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Baca juga: Krisis COVID-19, PBB ingatkan negara lindungi masyarakat miskin, UMKM
Baca juga: Masyarakat miskin-warga binaan didorong mandiri berwirausaha
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020
