Ketua ITF Regional Asia Pasifik Hanafi Rustandi, dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan sekitar dua juta buruh di Iran belum dibayar upahnya selama dua tahun. "Mereka protes, tapi malah ditangkap dan dipenjara," katanya.
Sampai sekarang, kata Hanafi, sejumlah tokoh buruh di Iran masih dipenjara, seperti Mansour Osanloo dan Ebrahim Madadi, keduanya pemimpin serikat buruh transport di Teheran, dan sejumlah tokoh guru dan aktivis serikat buruh lainnya.
Sejumlah serikat pekerja/buruh yang berafiliasi ke ITF, Jumat (26/6) melakukan aksi damai di Kedutaan Besar Iran menuntut pemerintah Iran segera membebaskan semua aktivis buruh tanpa syarat.
Mereka adalah Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi), Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA), SP Jakarta International Container Terminal, SP Terminal Petikemas Koja.
Aksi solidaritas serupa juga dilakukan serentak di seluruh dunia, baik serikat pekerja yang berafiliasi ke ITF, maupun afiliasi ke ITUC (International Trade Union Confederation), IE (Education International) dan International Union of Food-Agruicultural-Hotel-Restaurant-Catering-Tobaco and Allied Workers Association (IUF/UITA/IUL).
Menurut Hanafi, kondisi perburuhan sektor transportasi di Iran sangat memprihatinkan. Tidak adanya kebebasan berserikat menyebabkan banyak aktivis buruh ditangkap dan dipenjara. Ketidakpuasan yang memuncak itu mengakibatkan rakyat mudah terprovokasi, sehingga terjadi anarkisme pasca pemilihan presiden di Iran yang dimenangkan incumbent Ahmadinejad.
Kondisi keterpurukan pekerja, kata Hanafi, bisa saja terjadi di Indonesia jika semua elemen tidak bisa mengendalikan banyaknya PHK, penerapan sistem outsourcing dan rendahnya upah buruh. "Jika hal ini tidak segera diatasi, dapat menjadi pemicu ketidakpuasan di kalangan pekerja karena hal itu seperti api dalam sekam yang bisa meledak setiap saat.
Dalam kaitan ini, Hanafi Rustandi mengingatkan dalam pilpres mendatang semua pihak harus mampu mengendalikan diri. "Jangan sampai kerusuhan di Iran terjadi di Indonesia karena akan menimbulkan malapetaka dan kerugian besar bagi rakyat Indonesia," katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
