"Sebagai wakil rakyat Sulbar daerah pemilihan Mamuju, kami menyayangkan belum adanya kebijakan pendirian posko perbatasan antara Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa," kata Sukri Umar di Mamuju, Kamis malam.
Ia mengatakan, selain memberikan bantuan sembako kepada masyarakat di perbatasan Kabupaten Mamuju dan Mamasa, pihaknya telah menerima masukan dan harapan dari tim COVID-19 Kabupaten Mamasa yang berjaga di posko perbatasan Kabupaten Mamsa.
Sehingga ia meminta agar pemerintah di Kabupaten Mamuju juga mendirikan posko seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamasa agar pengawasan lebih optimal lagi untuk memastikan warga yang lalu lalang memasuki wilayah Kabupaten Mamuju bebas dari virus corona.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Mamuju harus lebih responsif terhadap fenomena sekarang ini.
Sebagai penjaga ibu kota, pihaknya mendorong Mamuju agar lebih terdepan sebab Mamuju juga sangat rentan terpapar virus COVID-19.
"Semua pihak di Mamuju harus lebih kompak, berkolaborasi dengan baik, melakukan upaya-upaya penanganan dan pencegahan mewabahnya corona," katanya.
Ia menyampaikan Pemprov Sulbar sudah melakukan yang terbaik, dengan mengalokasikan anggaran refocusing Rp175 miliar.
"Anggaran ini akan kami kawal langsung realisasinya melalui pansus COVID-19 di DPRD Sulbar," ujarnya.
Namun ia menyoroti minimnya dana penanganan wabah COVID-19 di Kabupaten Mamuju dengan melalui alokasi anggaran hasil refocusing APBD Mamuju karena besarnya hanya Rp 20 miliar.
Pewarta: M.Faisal Hanapi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
