Ketua Komisi X DPR minta pemerintah bantu lembaga pendidikan

Ketua Komisi X DPR minta pemerintah bantu lembaga pendidikan

Arsip Foto. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (kiri) bersama anggota DPR RI Komisi X lainnya dalam kunjungan kerja di Mataram, Jumat (22/11/2019). (ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta pemerintah memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan, termasuk sekolah-sekolah swasta, yang keberlangsungannya terdampak pandemi COVID-19.

"Pendidikan merupakan investasi utama bagi mimpi Indonesia maju pada 2045. Jika pada sektor lain pemerintah bisa memberikan stimulus besar-besaran, harusnya pemerintah juga tidak ragu mengucurkan dana berapapun besarnya agar dunia pendidikan bisa selamat dari dampak pandemi COVID-19," kata ketua komisi DPR yang membidangi pendidikan itu di Jakarta, Jumat.

Menurut hasil survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 56 persen sekolah swasta terkena dampak pandemi COVID-19.

Huda menyebut kesulitan finansial sekolah swasta sebagai peringatan awal mengenai dampak pandemi COVID-19 pada dunia pendidikan dan meminta pemerintah segera menindaklanjutinya.

Ia mengatakan penerbitan aturan untuk mempermudah penggunaan dana bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan tidak akan banyak berarti kalau tidak disertai dengan penambahan alokasi dana.

Huda mengemukakan bahwa sebagaimana sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi, sektor pendidikan juga membutuhkan perhatian pemerintah selama masa pandemi.

​​​​​​"Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp405 triliun untuk penanggulangan wabah COVID-19 yang menyasar bidang kesehatan, jaminan sosial, dan ekonomi, tanpa menyebut upaya penyelamatan sektor pendidikan, bahkan anggaran Kemendibud juga termasuk yang direalokasi," kata Huda.

Pemotongan anggaran pendidikan juga terjadi di Kementerian Agama. Alokasi dana untuk Kementerian Agama dipangkas sekitar Rp2,6 triliun sehingga kementerian tidak bisa membantu lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

"Kami menerima informasi sebagian lembaga pendidikan berbasis agama juga mengalami kesulitan biaya operasional salah satunya lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma’arif NU," kata Huda.

Dia mendesak pemerintah segera merumuskan skema bantuan bagi lembaga pendidikan swasta dari tingkat pendidikan usia dini hingga perguruan yang kesulitan membiayai kegiatan operasional selama pandemi.

Baca juga:
Kemendikbud: Sekitar 56 persen sekolah swasta kesulitan akibat pandemi
Pemkot Semarang gratiskan biaya pendidikan 41 sekolah swasta

 

Pewarta: Indriani
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Dede Yusuf usulkan lanjutan Liga 1 digelar secara virtual

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar