DPR tunda raker dengan Mendikbud karena laporan tak lengkap

DPR tunda raker dengan Mendikbud karena laporan tak lengkap

Tangkapan layar Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat kerja Komisi X DPR di Jakarta, Senin (4/5). (ANTARA/Indriani)

Bahan yang disiapkan Kemendikbud masih umum, tidak merinci secara detail untuk apa saja
Jakarta (ANTARA) - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim karena bahan yang diberikan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak lengkap atau detil.

"Berdasarkan hasil keputusan semua fraksi, kami sepakat rapat kerja ini ditunda," ujar Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda dalam telekonferensi di Jakarta, Senin.

Raker Komisi X DPR dan Mendikbud tersebut semestinya membahas realokasi anggaran Kemendikbud sebesar Rp4,9 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air.

Baca juga: Ketua Komisi X DPR minta pemerintah bantu lembaga pendidikan

"Kami sepakat dengan Fraksi PDIP dan Golkar agar rapat ini ditunda. Bahan yang disiapkan Kemendikbud masih umum, tidak merinci secara detail untuk apa saja," ujar Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Nasdem, Ratih Megasari Singkarru.

Dia menambahkan DPR penasaran untuk apa saja anggaran Rp4,9 triliun tersebut akan digunakan, dan jangan sampai pemotongan anggaran mengganggu kinerja Kemendikbud dan jajarannya.

Anggota Komisi X dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf juga mengkritik laporan yang diberikan Kemendikbud.

"Laporan ini terlalu global, kita tidak tahu anggaran sebesar Rp4,9 triliun itu digunakan untuk apa saja. Padahal ada beberapa poin yang penting untuk dibahas pada raker ini seperti cetak biru dunia pendidikan," ujar Dede Yusuf.

Baca juga: Kemendikbud: Mahasiswa baru bisa ajukan penundaan dan penurunan UKT

Poin lainnya, tidak adanya kebijakan pengurangan pembayaran SPP. Padahal keuangan keluarga banyak terganggu karena pandemi COVID-19.

Anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menambahkan melalui rapat kerja tersebut, DPR menjalankan fungsi pengawasan. Namun hal itu tidak bisa terlaksana karena bahan yang tidak lengkap.

"Memang menjadi hal yang sangat penting untuk disampaikan secara detail. Kalau tidak, akan menimbulkan banyak pertanyaan. Terutama terkait sejumlah pemotongan anggaran di sejumlah satuan kerja. Bagaimana dengan target-target yang ditetapkan sebelumnya," kata Ledia.

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan tidak masalah jika raker tersebut ditunda. Pihaknya akan melakukan koordinasi terkait realokasi anggaran tersebut.

Baca juga: Kemendikbud minta guru lakukan inovasi pembelajaran saat pandemi

 

Pewarta: Indriani
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar